Loading...
Loading...

Kasus Suap PDIP-Golkar Hening, Hukum dan Media Takluk Di Bawah Kendali Jokowi?

Loading...

Gema Rakyat - Munculnya berita Asia Sentinel yang menuduh Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sukses menenggelamkan isu-isu negatif yang menerpa kubu calon presiden Joko Widodo (Jokowi). Contohnya kasus dugaan suap (pidana korporasi) PDIP dan Golkar. Ada juga isu masifnya gerakan mahasiswa yang menilai Jokowi gagal membenahi ekonomi negara.

Sebelum berita hoaks Asia Sentinel muncul kepermukaan, PDIP dan Golkar diduga menerima suap dan mengarah kepada pidana korporasi. Efek dari dugaan pidana korporasi tersebut jika terbukti adalah dibubarkannya dua partai tersebut. Hal tersebut tentu dianggap merugikan bagi PDIP dan Golkar. Apalagi kedua partai pendukung Jokowi ini telah lebih dulu distigma sebagai partai terkorup yang kejar-kejaran meraih peringkat pertama.

Dugaan pidana korporasi ke PDIP muncul kepermukaan dari pengakuan Hasmun yang mengantar uang sebesar Rp 5 miliar ke kantor DPP PDIP. Uang tersebut diserahkan Hasmun untuk kepentingan Asrun yang ingin maju sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara pada Pilkada 2018. Asrun sendiri diketahui ayah dari Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra yang telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka suap.

Sementara itu, Golkar sebagai partai “dua digit” pendukung Jokowi juga diduga menerima aliran suap PLTU Riau I untuk kepentingan Munaslub Golar yang memenangkan Airlangga saat itu. Selain itu, uang pelicin kasus PLTU Riau yang diberikan pengusaha Johannes Budistrisno Kotjo tersebut juga diakui Eni sebagai dana kampanye Golkar di Pemilu 2019. Untuk biaya pengawalan Golkar hingga penandatanganan kontrak, Johannes berencana akan memberikan fee senilai 2,5 persen dari nilai proyek US$ 900 juta.

Baca juga  SBY dan Prabowo Sepakat Usung Isu Perbaikan Ekonomi
Bagaimana penegak hukum menyikapi ini? Sebelumnya KPK sudah berjanji akan mempelajari dugaan pidana korporasi yang akan dijatuhkan kepada PDIP dan Golkar. Namun, hal tersebut belakangan mulai sunyi pemberitaan. Seakan-akan ada kekuatan besar yang mengendalikan opini agar kasus tersebut tidak mencuat. Atau, analisa KPK saat ini sedang diintervensi secara diam-diam mungkin bisa saja terjadi.

Namun fakta yang tidak bisa terbantahkan adalah dukungan “cukong” media di Indonesia yang merapat ke Jokowi. Sebut saja nama Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan jarinagn Media Groupnya. Ada Media Indonesia, Lampung Post, dan stasiun televisi Metro TV.

Ada juga nama Ketua Umum Perindo Harry Tanoesoedibjo yang memiliki jaringan bisnis di bidang usaha media dan telekomunikasi. Di bidang media ada MNC TV, RCTI, Global TV, iNews, MNC Trijaya FM, Global Radio, V Radio. Ada juga jaringan media cetak seperti Sindo, Gennie, dan Realita. Ditambah dengan jaringan tv kabel yang sangat banyak.

Bergabungnya Erick Thohir sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi juga menambah deretan penguasa media disekeliling Jokowi. Erick Thohir dikenal sebagai pendiri Mahaka Group yang bergerak di bidang media dan entertainment. Di bidang penyiaran ada Gen FM dan Jak FM, stasiun televisi Jak TV. Bidang penerbitan, presiden klub F. C Internazionale Milano ini mempunyai Harian Republika, ditambah media luar ruang (out of home) Mahaka Advertising.

Baca juga  SBY dan Kader Demokrat Hadiri Deklarasi Kampanye Damai di Monas
Bergabungnya ketiga tokoh tersebut di kubu Jokowi membuat hampir semua media elektronik dan TV sudah “dikuasai” petahana. Penguasaan tersebut tentunya memberikan dampak buruk bagi publik. Dengan berkumpunya pengusaha media di kubu Jokowi membuat publik sulit mendapat berita yang punya perspektif kritis.

Dengan kata lain, independensi media saat ini dipertanyakan. Contohnya, ketika stasiun televisi Metro TV yang seolah-olah mendukung pemeberitaan Asia Sentinel yang menyudutkan SBY. Metro dengan tegas mengatakan Asia Sentinel sebagai media yang kredibel, meski akhirnya Metro harus menjilat ludah melihat fakta Asia Sentinel meminta maaf dan pengecekan di lapangan media tersebut hanya bertempat disebuah flat apartemen di Hong Kong. Sementara dugaan pidana korporasi PDIP dan Golkar serta kader Nasdem yang menjadi bandar narkoba jaringan internasional luput dari pemberitaan.

Media sebagai pilar demokrasi seharusnya tidak menyeret kepentingan politik praktis owner ke dalam ruang redaksi. Jangan sampai hak publik untuk mendapatkan berita yang benar, akurat, cover both side, terabaikan karena kepentingan politik pemiliknya.

Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan
Back To Top