PKB Sanksi Kader yang Tak Dukung Jokowi: Peringatan hingga Pemecatan

Loading...


Gema Rakyat - Ketum PKB Muhaimin Iskandar memastikan seluruh kadernya kompak mendukung Jokowi-Ma'ruf, meski Pilpres 2019 diadakan bersamaan dengan pileg. Bahkan, ia mengaku akan memberikan sanksi bagi kadernya yang ketahuan tidak mendukung Jokowi di pilpres.

"Oh iya, jelas ada sanksi organisasi. Bisa pemecatan, peringatan, atau memperbaiki baru pemecatan. Tahapan-tahapan peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, baru berhenti," kata Cak Imin --panggilan akrab Muhaimin-- di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/9).

Sebab, jika ada kadernya yang memilih oposisi, hal tersebut akan menyebabkan situasi tidak menguntangkan di internal partainya. Sehingga, wajar jika partainya mewajibkan seluruh kader dan caleg mengusung Jokowi-Ma'ruf.

"Wajib. Enggak menguntungkan kalau antar-partai itu beda pilihan capres, tidak menguntungkan partai. Ya gimana, bingung kan, ikut partai tapi dia pilih presiden beda gitu," ungkapnya.

Cak Imin juga menyebut, peraturan tersebut juga sudah ada dalam kode etik partai. Sehingga aturan dan sanksi pemecatan tersebut memiliki dasar aturan yang jelas.

"Ya, itu kayak kode etik yang saya kira akan ikut itu," pungkasnya.

PKB menjadi salah satu partai koalisi Jokowi-Ma'ruf yang akan bertanding di Pileg 2019 mendatang. Tak hanya pileg saja, pada tanggal 17 April 2019 tersebut, KPU juga akan menggelar Pilpres yang akan menjadi ajang pertarungan Jokowi-Ma'ruf melawan Prabowo-Sandi.




Loading...
Back To Top