Ucapan Mendagri Dinilai Picu Kesemrawutanan Penanganan Gempa Palu

Loading...
Gema Rakyat - Sejak gempa disusul gelombang tsunami terjadi pada Jumat (28/9/2018) sore lalu, aktivitas perekonomian di kota Palu, Donggala, dan sekitarnya mendadak lumpuh. Toko-toko yang sedianya menyediakan bahan pokok tak lagi beraktivitas.

Akibat kelangkaan logistik ditambah bantuan yang belum merata para warga melakukan apa saja buat bertahan hidup. Di antara mereka ada yang memutuskan untuk mengambil paksa barang-barang dari minimarket. 

Beredar foto dan video yang memperlihatkan warga mengambil barang-barang seperti televisi di toko elektronik, toko handphone, hingga ban motor yang jelas tak ada kaitan langsung dengan upaya bertahan hidup. Gambaran situasinya jelas: korban gempa tak terkendali.

Dandi Prasetia, Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), mengatakan apa yang dikatakan Tjahjo dan apa yang terjadi kemudian adalah bukti kalau koordinasi menangani bencana masih semrawut. 

"Jika setiap orang bisa bicara, nanti tim yang berada di lapangan akan semakin sulit. Jadi bingung," kata dia kepada Tirto, Senin (1/10/2018) kemarin. 

"Ucapan yang dikeluarkan oleh Kemendagri juga tidak benar terlepas apakah situasi dan kondisi tambah parah atau tidak," tambahnya.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebut komando jika terjadi situasi seperti ini berada di tangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bukan Mendagri. Dalam Pasal 12 UU disebutkan kalau BNPB bertugas: "memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara."

Kalaupun Tjahjo mau berkontribusi, kata Dandi, sebaiknya pada ranahnya sendiri. Tjahjo bisa memerintahkan pemerintah daerah lain di sekitar lokasi bencana untuk memberikan bantuan, dengan tetap berkoordinasi dengan pihak terkait. 

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher, juga menyayangkan sikap Tjahjo Kumolo yang abai dengan akibat dari pernyataannya itu. Menurutnya Tjahjo harusnya berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang. Dari sana, Satpol-PP, BNPB Daerah serta kepolisian dan TNI bisa dimobilisasi. 

"Jadi jangan warga disuruh datang dan mengambil. Tapi petugas yang membagikan," katanya saat dihubungi Tirto, Senin (1/10/2018). 

Roy N. Mandey, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mencatat pengambilan barang berupa makanan dan minuman telah terjadi di 40 gerai Alfamart dan satu gerai Hypermart di Palu. 

Seperti Dandi, Roy juga mengatakan Tjahjo tak berkoordinasi sebelum berkata demikian. 

"Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri terkesan arogan dengan memberikan izin bagi masyarakat untuk mengambil barang di toko ritel yang ada di Palu dan Donggala tanpa koordinasi lebih dahulu dengan para pemilik usaha atau manajemen maupun menghubungi Aprindo sebagai asosiasi pengusaha toko modern," ujar Roy dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto, Senin (1/10/2018). 

Dalam konferensi pers, Minggu (30/9/2018), Tjahjo mempersilakan warga untuk mengambil barang-barang di minimarket sambil memastikan pemerintah akan menggantinya. Hal yang sama sebetulnya diungkapkan Wiranto meski tidak eksplisit. 

"Kami sudah perintahkan untuk Alfamart dan Indomaret itu sudah bisa diambil barang-barangnya. Catat semua apa yang diambil, diinventaris. Kami akan bayar itu semua," ujar Tjahjo.

Sementara Wiranto mengatakan: "Ada satu kebijakan yang boleh ambil, dibayar oleh pemerintah." 

Para pemilik toko ini juga termasuk korban. Dengan penjarahan dan tak jelas mekanisme penggantiannya, kerugian mereka jadi berlipat ganda. 

"Keputusan ini tidak mendidik masyarakat," tambahnya.

Tjahjo kemudian mengklarifikasi pernyataannya. Ia menyebut yang ia minta adalah pemda memfasilitasi membeli makanan dan minuman dari toko. "Dan saya minta pengawalan Satpol PP dan polisi," katanya, dikutip dari Antara. 

Aparat Bersiaga

Polisi sudah turun tangan meredakan penjarahan. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan sudah ada tim dari Polda Sulawesi Selatan, Polda Sulawesi Utara, Polda Sulawesi Barat serta Polda Gorontalo. 

"Kami upayakan semaksimal mungkin, kami jaga. Kami minta kepada masyarakat jangan melakukan penjarahan," ujar Setyo di Jakarta, Senin (1/10/2018). 

Setyo mengingatkan kalau mereka akan bertindak tegas bagi yang menjarah. 

"Jika itu (yang diambil) kebutuhan pokok, masih dalam batas toleransi. Tapi kalau barang-barang lain, sudah kriminal," tegasnya. 

Polri juga bakal mengamankan distribusi bantuan setelah beredar video pencegatan kendaraan logistik oleh warga. Setyo menyatakan siapa saja yang hendak mengirim bantuan sebaiknya berkoordinasi dengan kepolisian agar dikawal.[tirto]

Loading...
Back To Top