Loading...
Loading...

$type=grid$m=0$show=home$count=5$author=hide$comment=hide$rm=hide$va=0$snip=none$meta=none

Bikin KK, e-KTP, Akta Kelahiran Tak Perlu Surat RT/RW dan Kecamatan



Gema Rakyat - Birokrasi urusan kependudukan semakin mudah. Tak perlu lagi banyak surat dan banyak melapor saat mengurus e-KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan akta kematian.

Menurut Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif dalam keterangan tertulis, Rabu (7/11), aturan soal pembuatan syarat administrasi diatur dalam Perpres No. 96/2018 mengenai Persyaratan Pendaftaran Biodata Penduduk dan Penerbitan KK.

"Tidak perlu lagi surat pengantar, baik dari RT, RW, kelurahan maupun kecamatan. Langsung mengurus ke Dispendukcapil," beber Zudan.

Zudan menjelaskan, Perpres ini sudah berlaku dan diterapkan. Dia mengakui salah satu tujuannya memudahkan masyarakat dalam urusan birokrasi.

Berikut penjelasan lengkap yang dikutip kumparan dari Setkab.go.id tentang Perpres 96/2018:

Dengan pertimbangan sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah memandang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu diganti.

Atas pertimbangan tersebut, pada 16 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (tautan: Perpres Nomor 96 Tahun 2018).

Menurut Perpres ini, pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas: a. pencatatan biodata Penduduk; b. penerbitan KK (Kartu Keluarga); c. penerbitan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik); d. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan e. pendaftaran Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Pendaftaran Biodata Penduduk

Perpres ini menyebutkan, pendaftaran biodata Penduduk dilakukan terhadap: a. WNI di wilayah NKRI; b. WNI yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah; c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.

“Selain pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimakud, pencatatan biodata dilakuan terhadap WNI di luar wilayah NKRI,” bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres ini.

Menurut Pepres ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota atau UPT (Unit Pelayanan Teknis) Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah NKRI setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan: a. surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) atau yang disebut dengan nama lain; b. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan; dan c. bukti pendidikan terakhir.

Untuk pencatatan biodata Penduduk yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah dilakukan setelah Penduduk melakukan pelaporan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan memenuhi persyaratan: a. Dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan b. Surat keterangan pindah dari perwakilan RI.

Untuk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap atau izin terbatas, menurut Perpres ini, melakukan pelaporan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan memenuhi persyaratan: a. Dokumen Perjalanan; dan b. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal tetap.

Adapun Perwakilan RI melakukan pencatatan biodata WNI di luar wilayah NKRI setelah WNI melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan: a. Dokumen Perjalanan RI; b. surat keterangan yang menunjuk domisili; c. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan d. bukti pendidikan terakhir.

Pelaporan sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan).

“Setelah dilakukan pencatatan, Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan biodata Penduduk,” bunyi Pasal 9 ayat (1) Perpres ini.

Penerbitan Kartu Keluarga

Menurut Perpres ini, penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas: a. penerbitan KK baru; b. penerbitan KK karena perubahan data; dan c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.

Dalam Perpres ini ditegaskan, penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan: a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; b. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penuduk yang pindah dalam wilayah NKRI; c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari wilayah luar NKRI karena pindah; d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan e. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing.

Adapun penerbitan KK baru bagi Penduduk Orang Asing, menurut Perpres ini, harus memenuhi persyaratan: a. izin tinggal tetap; b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan b. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pidah dalam wilayah NKRI. Untuk penerbitan KK karena perubahan data, menurut Perpres ini, harus memenuhi persyaratan: a. KK lama; dan b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Sedangkan penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan hilang dari Kepolisian atau KK yang rusak; dan b. KTP-el.

Untuk penerbitan KK yang hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing, menurut PP ini, harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan hilang dari Kepolisian atau KK yang rusak; b. kartu izin tinggal tetap; dan c. KTP-el.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 18 Oktober 2018.




Loading...
Loading...
Nama

#SaveTiangListrik,1,Aa Gym,4,Abraham Lunggana,1,Abraham Samad,1,Abu Janda Permadi,2,Ade Armando,1,Administrasi Kependudukan,1,Agama,7,Ahli Hadits,1,Ahmad Dhani,1,Ahmad Shabri Lubis,1,Ahok,10,Ahok-Djarot,9,Ahoker,5,Ahokers,3,Akhir Zaman,1,Aksi 1712,1,Aksi 212,2,Aksi 241,1,Aksi 2411,2,Aksi Bela Palestina,5,Aktivis 98,1,Alexi,1,Alexis,2,Alexis Group,2,Alumni 212,8,AM Fatwa,4,Amnesia,1,Anak Punk,1,Ananda Sukarlan,2,Andi Narogong,1,Anggaran,1,Anggota DPR,3,Anggota DPRD,1,Ani Yudhoyono,1,Anies Baswedan,22,Anies-Sandi,13,Anis Matta,1,Ansor,3,Anti Islam,1,APBD,1,Ari Wibowo,1,Arya Wedakarna,5,Aset BUMN,2,Aset DKI,1,Aset Negara,1,Audit,1,Aung San Suu Kyi,1,Bachtiar Nasir,3,Bactiar Nasir,1,Balai Kota,1,Bali,1,Bandar Lampung,1,Bandar Narkoba,1,Bandara Soetta,1,Bangsa,1,Banjir,5,Banser,8,Bareskrim,1,Bareskrim Polri,4,Belanda,1,Berita,84,Bibit Samad Rianto,1,Blogger Yahudi,1,Bobby Nasution,3,Bobby-Kahiyang,1,Boni Hargens,1,Bosnia,1,BPJS,2,BPK,2,Buku SD,1,BUMN,2,Bung Tomo,1,Buni Yani,1,Bupati Trenggalek,2,Bus TransJ,1,Cak Nun,1,California,1,Capt. Mona Shindy,1,China,3,Dai Papua,1,Dakwah,1,Dana Operasional,3,Dana Parpol,3,Debat Capres,1,Deddy Mizwar,2,Deisti Astriani Tagor,1,Den Haag,1,detik.com,2,Dewi Persik,2,Din Syamsuddin,1,Diskotek Diamond,1,Djarot,4,Dokter,2,Dokter Novanto,1,Donald Trump,1,Dosen UGM,1,Dosen UI,1,DPP PPP,1,DPR,5,DPRD,1,Driver Ojek Online,2,Dubes Palestina,2,e-KTP,14,Edy Rahmayadi,1,Emil Dardak,5,Emirsyah Satar,1,Era Ahok,4,Erdogan,2,Eva Kusuma Sundari,1,Fadjroel Rachman,1,Fadli Zon,3,Fahri Hamzah,6,Fahrihamzah,1,Fatmawati,1,Film,5,Film 212,1,Fortuner,2,Forum Badja,1,FPI,5,Fraksi PDIP,12,Fredrich Yunadi,9,Freidrich Yunadi,1,Front Pembela Islam,2,Ganjar Pranowo,2,Gempa,1,Gempa Bumi,1,Generasi Muda NU,1,Golkar,3,Golongan Listrik,2,GP Ansor,3,Gubernur DKI,2,Habib Rizieq Shihab,2,Habib Rizieq Syihab,2,Haedar Nashir,1,Hafiz AS Fatih,1,Haji Lulung,2,Hak Imunitas,1,Hakim Agung,1,Hakim Kusno,1,Halaqah Ulama Nasional,1,Hana Tajima,1,Hendrawan Supratikno,1,Hilman Mattauch,2,Hindu,1,Hotel Alexis,3,ICMI,1,ILC,1,Imunitas,2,Indonesia,3,Indosat,1,Infrastruktur,1,Inpres,1,Irwansyah,1,Islam,8,Islamophobia,1,Israel,4,Istana Negara,1,Jakarta,6,Jalur Busway,1,Jam,1,Jati Padang,1,Jatipadang,1,Jenderal Gatot,1,Jenderal Gatot Nurmantyo,2,Jepang,1,Jerusalem,1,Jimly Asshiddiqie,1,Joko Widodo,4,Joko Widodo-Jusuf Kalla,1,Jokower,1,Jokowi,20,Jokowi-JK,4,Justice League,1,Jusuf Kalla,2,Kader Ansor,1,Kader Golkar,3,Kader NasDem,3,Kadishub,1,Kahiyang Ayu,3,Kali Pulo,1,Kampus,2,Kang Emil,1,Kantor Polisi,1,Kapolri,1,Kapospol,1,Karaoke,1,Karni Ilyas,1,Karyawan MNC,1,Kaskus,1,Kasus e-KTP,14,Kebakaran,1,Kecelakaan,1,Kemenag RI,1,Kereta,1,Ketua DPR,1,Ketum Ansor,3,KH Luthfi Bashori,1,KH Said Aqil,3,KKB,1,Konflik,1,Kopassus,1,Korporasi Swasta,1,Korupsi e-KTP,15,Kostrad,1,KPK,31,KPU,1,Kriminial,1,Kristen,1,KRL,1,KSAU,1,KTP,9,Kudeta,1,kumparan.com,1,Lagu Indonesia Raya,1,Langgar UU,1,Lapas,1,Laskar FPI,2,Lembaga Sensor Film,1,Lembaga Survei Indonesia,1,LGBT,3,Listrik,4,LSI,1,Luhut Binsar Panjaitan,1,Lukman Syaifuddin,2,Mabes Polri,1,Macet,1,Mahasiswa,2,Maher Zain,1,Mahfud MD,4,Mahkamah Konstitusi,1,Maia Estianty,1,Majelis Ulama Indonesia,1,MAKI,1,Marissa Haque,1,Masjid Assakinah,1,Masjid Nabawi,1,Masyarakat,1,Mayjen Sudrajat,1,Media,1,Meikarta,1,Menista Islam,5,Menkes,1,Menko Kemaritiman,1,Menteri Agama,2,Menteri Dalam Negeri,1,Menteri Kesehatan,1,Mesir,2,Metro TV,8,MetroTV,3,MK,3,MKD,1,Monas,3,Motor,1,Muhammadiyah,1,MUI,3,Muslim,1,Muslim Amerika,1,Nabi Nuh,1,Narkoba,2,Natal,1,Natalius Pigai,2,NATO,2,Naura & Genk Juara,1,Naura dan Genk Juara,2,Nazaruddin,1,Netizen,6,New York,2,Nila F Moeloek,1,NKRI,4,Noor Yasin,2,Novanto,1,Novel Baswedan,2,Nusron Wahid,1,OKI,1,Ombudsman,1,OPM,3,Ormas Islam,1,Pakar Hukum,1,Pakar Pidana,1,Palestina,9,PAN,5,Pancasila,1,Pangkostrad,1,Panglima Militer,1,Panglima TNI,5,Papua,4,Parpol,1,Partai,1,Partai Amanat Nasional,1,Partai Demokrat,2,Partai Gerindra,6,Partai Golkar,4,Partai Keadilan Sejahtera,1,Partai Nasdem,3,Pasar Minggu,1,Pasukan Oranye,1,Paul,1,PBNU,2,PCNU,3,PDI Perjuangan,4,PDI-P,3,PDIP,18,Pelanggar Lalu Lintas,1,Pelecehan Seksual,1,Pelindo II,1,Pemerintahan Jokowi,7,Pemilu 2019,1,Pemotor,1,Pemprov DKI,2,Pemprov DKI Jakarta,4,Pemuda Aswaja,1,Pendeta,1,Pendidikan Islam,1,Pendukung Jokowi,2,Penerima Hibah,1,Pengacara,2,Pengacara Novanto,6,Pengadilan,2,Pengertian,1,Pengguna Motor,2,Pengusaha,1,Penista Agama,1,Perda,1,Perpecahan Bangsa,1,Persekusi,5,Pertamax,1,Pertamina,1,Perwira TNI,1,Petisi,1,Petugas TransJakarta,1,Pilgub Jabar,3,Pilgub Jabar 2018,2,Pilkada Sumatera Utara,1,Pilpres,1,Pilpres 2014,1,Pilpres 2019,3,PKS,5,PLN,1,Polda Bali,3,Polda Jatim,1,Polda Metro Jaya,1,Polisi,11,Politik,1,Politikus PDIP,13,Polling,1,Polri,1,Portal Islam,5,PPP,2,Prabowo Subianto,4,Praperadilan,1,Presiden Jokowi,13,Propaganda,1,Propam Polri,1,Provokasi,1,Proyek Infrastruktur,1,PUSHAMI,2,Putri Gus Dur,1,Putusan Pengadilan,1,Rabbani,1,Radikal,1,Raisa Adriana,1,Raja Bali,1,RAPBD,1,Reklamasi,5,Remaja,1,republikin.com,1,Reuni 212,7,Rezim Jokowi,5,Ria Ricis,1,Rina Nose,8,Riza Patria,1,Rizal Ramli,1,Rizieq Syihab,1,RJ Lino,2,rmol.co,1,Rocky Gerung,1,Rohingya,1,RSCM,2,Rusia,1,Sam Aliano,1,Sandera OPM,1,Sandiaga Uno,10,Saudi,1,SBY,1,Setnov,6,Setya Novanto,52,Sharla,1,Sharla Martiza,1,Sholawat,1,Simbol Islam,2,Simulasi Antiteror,2,Solo,1,SPDP,1,Sri Kaget,1,Starbucks,1,Stop Film Anak,1,suara nasional,1,Sudirman Said,2,Sudrajat,1,Sumber Waras,2,Surabaya,1,Surya Paloh,1,Sutiyoso,1,Swasta,1,Tablig Akbar,1,Tabligh Akbar,4,Tanah Abang,2,Tausiyah Kebangsaan,1,Tentara Israel,2,Teroris,3,Tersangka,1,The Fly,1,Tiang Listrik,1,Tim Anies Sandi,1,Tim Gubernur,2,Tjahjo Kumolo,1,TNI,1,Tokoh Papua,1,Tompi,1,TPN-OPM,1,TransJakarta,1,Tri Rismaharini,1,Turki,1,Ulama,1,Ulama Nasional,1,Umat Islam,4,Universitas,1,Universitas Asing,1,Ust. Bachtiar Nasir,2,Ust. Felix Siauw,4,Ustad Abdul Somad,5,Ustadz Abdul Somad,19,Ustadz Adi Hidayat,1,Ustadz Bachtiar Nasir,2,Ustadz Fadzlan Gamaratan,1,Ustadz Somad,2,Ustaz Abdul Somad,2,Ustaz Somad,3,Utang Luar Negeri,1,UU TPPU,1,vape,1,Victor Laiskodat,2,Victor Layskodat,1,Viktor Laeskodat,1,Viktor Laiskodat,6,Wali Kota Surabaya,1,Wapres JK,1,Warganet,3,Warkop DKI,1,Wartawan,2,Wasekjen PPP,1,Wiranto,2,Yandri Susanto,1,Yasonna,1,Yenny Wahid,1,Yerusalem,3,Yerusalem Timur,2,YLKI,2,Zainudin MZ,1,Zeng Wei Jian,1,Zimbabwe,2,Zulkifli Hasan,1,
ltr
item
Portal Islam Berita Terkini: Bikin KK, e-KTP, Akta Kelahiran Tak Perlu Surat RT/RW dan Kecamatan
Bikin KK, e-KTP, Akta Kelahiran Tak Perlu Surat RT/RW dan Kecamatan
Birokrasi urusan kependudukan semakin mudah. Tak perlu lagi banyak surat dan banyak melapor saat mengurus e-KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan akta kematian.
https://2.bp.blogspot.com/-KXZBqL37StY/W-KPlIWzbpI/AAAAAAAAGOk/xbqnA_ulMRsQBTi89kILnY8q8SNWZR_9gCLcBGAs/s640/he9vbcrwv6bxtyowkmk1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-KXZBqL37StY/W-KPlIWzbpI/AAAAAAAAGOk/xbqnA_ulMRsQBTi89kILnY8q8SNWZR_9gCLcBGAs/s72-c/he9vbcrwv6bxtyowkmk1.jpg
Portal Islam Berita Terkini
https://www.gemarakyat.net/2018/11/bikin-kk-e-ktp-akta-kelahiran-tak-perlu.html
https://www.gemarakyat.net/
https://www.gemarakyat.net/
https://www.gemarakyat.net/2018/11/bikin-kk-e-ktp-akta-kelahiran-tak-perlu.html
true
7866857867655626264
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy