Loading...
Loading...

$type=grid$m=0$show=home$count=5$author=hide$comment=hide$rm=hide$va=0$snip=none$meta=none

Dibela Polisi & Jaksa, Iklan Jokowi-Ma'ruf Tidak Langgar Kampanye



Gema Rakyat - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) batal memberi sanksi kepada Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin atas dugaan pelanggaran memasang iklan kampanye di media massa tidak pada waktunya. Batalnya sanksi Bawaslu bukan lantaran mereka tidak yakin ada pelanggaran pemilu yang dilakukan TKN Jokowi-Ma'ruf saat beriklan di Media Indonesia pada 17 Oktober 2018. Tapi, karena pembelaan Kejaksaan Agung dan Kepolisian yang menganggap TKN Jokowi-Ma'ruf tidak melakukan pelanggaran .

Dalam putusan yang diumumkan Rabu (7/11/2018) kemarin, kepolisian dan kejaksaan menganggap TKN 'bersih' karena tidak terpenuhinya salah satu unsur tindakan pidana seperti diatur dalam Pasal 492 UU 7/2017 tentang Pemilu.

Pasal tersebut berbunyi: "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu... dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta."

Kepala Sub Direktorat IV Politik Tipidum Bareskrim Polri Komisaris Besar Djuhandani berkata unsur yang tidak terpenuhi adalah "ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU)" soal waktu kampanye di media massa. Hingga saat ini KPU RI belum mengeluarkan ketetapan spesifik soal itu.

"Kami tanyakan KPU dalam dua kali pemeriksaan. Pertama kami tanya apakah nanti akan ditetapkan jadwal kampanye media? 'Iya,' jawabnya, 'nanti akan dibikin.' Tentu saja kami [penyidik] melihat dari unsur tersebut," kata Djuhandani di Kantor Bawaslu RI.

Alasan Polisi dan Jaksa

Menurut kepolisian dan kejaksaan, KPU sejauh ini baru mengeluarkan aturan teknis soal tahapan serta jadwal kampanye secara umum di Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018. Beleid itu salah satunya mengatur masa kampanye di media massa yang baru bisa dilakukan 21 hari sebelum masa tenang pemilu tiba.

Jika menilik PKPU 32/2018, kampanye di media massa harusnya baru bisa dilakukan pada 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019. Sebabnya, masa tenang pemilu 2019 ditetapkan pada 14 April 2019. Sementara iklan Jokowi-Ma'ruf di Media Indonesia dipasang pada 17 Oktober 2018.

Aturan umum soal masa kampanye di media massa juga terdapat pada UU Pemilu. Akan tetapi, pihak kepolisian dan kejaksaan menganggap UU itu dan PKPU 32/2018 tak termasuk unsur "ketetapan KPU" sebagaimana tertulis di Pasal 492 UU Pemilu.

"Saat ini kami sepakat tak terpenuhi unsur tindak pidana pemilu seperti diatur di pasal 492 UU Pemilu," kata Djuhandani.

Pernyataan Djuhandani senada dengan anggota Satgas Direktorat Tindak Pidana Umum Lain Kejagung Abdul Rauf. Menurut Rauf, ketetapan KPU RI soal jadwal kampanye di media massa secara spesifik dibutuhkan guna mengusut suatu dugaan pelanggaran pidana pemilu menggunakan Pasal 492 UU Pemilu.

"Kalau sesuai norma yang diatur di Pasal 492, tidak menunjukkan tindak pidana sepanjang belum ada surat ketetapan KPU RI, Provinsi atau Kabupaten/Kota. Secara hukum pasal itu tidak dilanggar," ujar Rauf.

Preseden Buruk

Meski kalah, anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan lembaganya tetap berpendapat pemasangan iklan oleh TKN Jokowi-Ma'ruf di harian Media Indonesia edisi 17 Oktober 2018 adalah pelanggaran kampanye.

Akan tetapi, kesimpulan Bawaslu RI itu tak berguna lantaran sikap berbeda ditunjukkan kepolisian dan kejaksaan. Di sana Bawaslu adalah minoritas, dan harus ikut suara mayoritas.

"Bagi Bawaslu, yang dimaksud masa kampanye di media massa dan cetak itu adalah pada 24 Maret-13 April 2019. Kalau ada peserta pemilu yang melakukan hal yang sama maka itu pelanggaran kampanye di luar jadwal," ujar Ratna.

Bekas Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2012-2017 itu mengaku lembaganya menghadapi dilema dalam mengusut kasus dugaan tindak pidana pemilu. Ratna bahkan berkata, perbedaan pendapat antara Bawaslu RI, Kepolisian, dan Kejaksaan saat ini membuka ruang dilanggarnya asas jujur dan adil dalam pelaksanaan pemilu.

"[Keputusan] ini tentu kami harap tidak menjadi semacam pintu masuk untuk parpol melakukan kegiatan yang sesungguhnya di UU 7/2017 tak dibolehkan," kata Ratna.

"Karena UU Pemilu itu jelas menyatakan bahwa kampanye untuk media cetak atau elektronik, seperti diatur pasal 276 ayat (2), baru bisa dilakukan 21 hari sebelum hari tenang. Ini yang harus dipahami."




Loading...
Loading...
Nama

#SaveTiangListrik,1,Aa Gym,4,Abraham Lunggana,1,Abraham Samad,1,Abu Janda Permadi,2,Ade Armando,1,Administrasi Kependudukan,1,Agama,7,Ahli Hadits,1,Ahmad Dhani,1,Ahmad Shabri Lubis,1,Ahok,10,Ahok-Djarot,9,Ahoker,5,Ahokers,3,Akhir Zaman,1,Aksi 1712,1,Aksi 212,2,Aksi 241,1,Aksi 2411,2,Aksi Bela Palestina,5,Aktivis 98,1,Alexi,1,Alexis,2,Alexis Group,2,Alumni 212,8,AM Fatwa,4,Amnesia,1,Anak Punk,1,Ananda Sukarlan,2,Andi Narogong,1,Anggaran,1,Anggota DPR,3,Anggota DPRD,1,Ani Yudhoyono,1,Anies Baswedan,22,Anies-Sandi,13,Anis Matta,1,Ansor,3,Anti Islam,1,APBD,1,Ari Wibowo,1,Arya Wedakarna,5,Aset BUMN,2,Aset DKI,1,Aset Negara,1,Audit,1,Aung San Suu Kyi,1,Bachtiar Nasir,3,Bactiar Nasir,1,Balai Kota,1,Bali,1,Bandar Lampung,1,Bandar Narkoba,1,Bandara Soetta,1,Bangsa,1,Banjir,5,Banser,8,Bareskrim,1,Bareskrim Polri,4,Belanda,1,Berita,84,Bibit Samad Rianto,1,Blogger Yahudi,1,Bobby Nasution,3,Bobby-Kahiyang,1,Boni Hargens,1,Bosnia,1,BPJS,2,BPK,2,Buku SD,1,BUMN,2,Bung Tomo,1,Buni Yani,1,Bupati Trenggalek,2,Bus TransJ,1,Cak Nun,1,California,1,Capt. Mona Shindy,1,China,3,Dai Papua,1,Dakwah,1,Dana Operasional,3,Dana Parpol,3,Debat Capres,1,Deddy Mizwar,2,Deisti Astriani Tagor,1,Den Haag,1,detik.com,2,Dewi Persik,2,Din Syamsuddin,1,Diskotek Diamond,1,Djarot,4,Dokter,2,Dokter Novanto,1,Donald Trump,1,Dosen UGM,1,Dosen UI,1,DPP PPP,1,DPR,5,DPRD,1,Driver Ojek Online,2,Dubes Palestina,2,e-KTP,14,Edy Rahmayadi,1,Emil Dardak,5,Emirsyah Satar,1,Era Ahok,4,Erdogan,2,Eva Kusuma Sundari,1,Fadjroel Rachman,1,Fadli Zon,3,Fahri Hamzah,6,Fahrihamzah,1,Fatmawati,1,Film,5,Film 212,1,Fortuner,2,Forum Badja,1,FPI,5,Fraksi PDIP,12,Fredrich Yunadi,9,Freidrich Yunadi,1,Front Pembela Islam,2,Ganjar Pranowo,2,Gempa,1,Gempa Bumi,1,Generasi Muda NU,1,Golkar,3,Golongan Listrik,2,GP Ansor,3,Gubernur DKI,2,Habib Rizieq Shihab,2,Habib Rizieq Syihab,2,Haedar Nashir,1,Hafiz AS Fatih,1,Haji Lulung,2,Hak Imunitas,1,Hakim Agung,1,Hakim Kusno,1,Halaqah Ulama Nasional,1,Hana Tajima,1,Hendrawan Supratikno,1,Hilman Mattauch,2,Hindu,1,Hotel Alexis,3,ICMI,1,ILC,1,Imunitas,2,Indonesia,3,Indosat,1,Infrastruktur,1,Inpres,1,Irwansyah,1,Islam,8,Islamophobia,1,Israel,4,Istana Negara,1,Jakarta,6,Jalur Busway,1,Jam,1,Jati Padang,1,Jatipadang,1,Jenderal Gatot,1,Jenderal Gatot Nurmantyo,2,Jepang,1,Jerusalem,1,Jimly Asshiddiqie,1,Joko Widodo,4,Joko Widodo-Jusuf Kalla,1,Jokower,1,Jokowi,20,Jokowi-JK,4,Justice League,1,Jusuf Kalla,2,Kader Ansor,1,Kader Golkar,3,Kader NasDem,3,Kadishub,1,Kahiyang Ayu,3,Kali Pulo,1,Kampus,2,Kang Emil,1,Kantor Polisi,1,Kapolri,1,Kapospol,1,Karaoke,1,Karni Ilyas,1,Karyawan MNC,1,Kaskus,1,Kasus e-KTP,14,Kebakaran,1,Kecelakaan,1,Kemenag RI,1,Kereta,1,Ketua DPR,1,Ketum Ansor,3,KH Luthfi Bashori,1,KH Said Aqil,3,KKB,1,Konflik,1,Kopassus,1,Korporasi Swasta,1,Korupsi e-KTP,15,Kostrad,1,KPK,31,KPU,1,Kriminial,1,Kristen,1,KRL,1,KSAU,1,KTP,9,Kudeta,1,kumparan.com,1,Lagu Indonesia Raya,1,Langgar UU,1,Lapas,1,Laskar FPI,2,Lembaga Sensor Film,1,Lembaga Survei Indonesia,1,LGBT,3,Listrik,4,LSI,1,Luhut Binsar Panjaitan,1,Lukman Syaifuddin,2,Mabes Polri,1,Macet,1,Mahasiswa,2,Maher Zain,1,Mahfud MD,4,Mahkamah Konstitusi,1,Maia Estianty,1,Majelis Ulama Indonesia,1,MAKI,1,Marissa Haque,1,Masjid Assakinah,1,Masjid Nabawi,1,Masyarakat,1,Mayjen Sudrajat,1,Media,1,Meikarta,1,Menista Islam,5,Menkes,1,Menko Kemaritiman,1,Menteri Agama,2,Menteri Dalam Negeri,1,Menteri Kesehatan,1,Mesir,2,Metro TV,8,MetroTV,3,MK,3,MKD,1,Monas,3,Motor,1,Muhammadiyah,1,MUI,3,Muslim,1,Muslim Amerika,1,Nabi Nuh,1,Narkoba,2,Natal,1,Natalius Pigai,2,NATO,2,Naura & Genk Juara,1,Naura dan Genk Juara,2,Nazaruddin,1,Netizen,6,New York,2,Nila F Moeloek,1,NKRI,4,Noor Yasin,2,Novanto,1,Novel Baswedan,2,Nusron Wahid,1,OKI,1,Ombudsman,1,OPM,3,Ormas Islam,1,Pakar Hukum,1,Pakar Pidana,1,Palestina,9,PAN,5,Pancasila,1,Pangkostrad,1,Panglima Militer,1,Panglima TNI,5,Papua,4,Parpol,1,Partai,1,Partai Amanat Nasional,1,Partai Demokrat,2,Partai Gerindra,6,Partai Golkar,4,Partai Keadilan Sejahtera,1,Partai Nasdem,3,Pasar Minggu,1,Pasukan Oranye,1,Paul,1,PBNU,2,PCNU,3,PDI Perjuangan,4,PDI-P,3,PDIP,18,Pelanggar Lalu Lintas,1,Pelecehan Seksual,1,Pelindo II,1,Pemerintahan Jokowi,7,Pemilu 2019,1,Pemotor,1,Pemprov DKI,2,Pemprov DKI Jakarta,4,Pemuda Aswaja,1,Pendeta,1,Pendidikan Islam,1,Pendukung Jokowi,2,Penerima Hibah,1,Pengacara,2,Pengacara Novanto,6,Pengadilan,2,Pengertian,1,Pengguna Motor,2,Pengusaha,1,Penista Agama,1,Perda,1,Perpecahan Bangsa,1,Persekusi,5,Pertamax,1,Pertamina,1,Perwira TNI,1,Petisi,1,Petugas TransJakarta,1,Pilgub Jabar,3,Pilgub Jabar 2018,2,Pilkada Sumatera Utara,1,Pilpres,1,Pilpres 2014,1,Pilpres 2019,3,PKS,5,PLN,1,Polda Bali,3,Polda Jatim,1,Polda Metro Jaya,1,Polisi,11,Politik,1,Politikus PDIP,13,Polling,1,Polri,1,Portal Islam,5,PPP,2,Prabowo Subianto,4,Praperadilan,1,Presiden Jokowi,13,Propaganda,1,Propam Polri,1,Provokasi,1,Proyek Infrastruktur,1,PUSHAMI,2,Putri Gus Dur,1,Putusan Pengadilan,1,Rabbani,1,Radikal,1,Raisa Adriana,1,Raja Bali,1,RAPBD,1,Reklamasi,5,Remaja,1,republikin.com,1,Reuni 212,7,Rezim Jokowi,5,Ria Ricis,1,Rina Nose,8,Riza Patria,1,Rizal Ramli,1,Rizieq Syihab,1,RJ Lino,2,rmol.co,1,Rocky Gerung,1,Rohingya,1,RSCM,2,Rusia,1,Sam Aliano,1,Sandera OPM,1,Sandiaga Uno,10,Saudi,1,SBY,1,Setnov,6,Setya Novanto,52,Sharla,1,Sharla Martiza,1,Sholawat,1,Simbol Islam,2,Simulasi Antiteror,2,Solo,1,SPDP,1,Sri Kaget,1,Starbucks,1,Stop Film Anak,1,suara nasional,1,Sudirman Said,2,Sudrajat,1,Sumber Waras,2,Surabaya,1,Surya Paloh,1,Sutiyoso,1,Swasta,1,Tablig Akbar,1,Tabligh Akbar,4,Tanah Abang,2,Tausiyah Kebangsaan,1,Tentara Israel,2,Teroris,3,Tersangka,1,The Fly,1,Tiang Listrik,1,Tim Anies Sandi,1,Tim Gubernur,2,Tjahjo Kumolo,1,TNI,1,Tokoh Papua,1,Tompi,1,TPN-OPM,1,TransJakarta,1,Tri Rismaharini,1,Turki,1,Ulama,1,Ulama Nasional,1,Umat Islam,4,Universitas,1,Universitas Asing,1,Ust. Bachtiar Nasir,2,Ust. Felix Siauw,4,Ustad Abdul Somad,5,Ustadz Abdul Somad,19,Ustadz Adi Hidayat,1,Ustadz Bachtiar Nasir,2,Ustadz Fadzlan Gamaratan,1,Ustadz Somad,2,Ustaz Abdul Somad,2,Ustaz Somad,3,Utang Luar Negeri,1,UU TPPU,1,vape,1,Victor Laiskodat,2,Victor Layskodat,1,Viktor Laeskodat,1,Viktor Laiskodat,6,Wali Kota Surabaya,1,Wapres JK,1,Warganet,3,Warkop DKI,1,Wartawan,2,Wasekjen PPP,1,Wiranto,2,Yandri Susanto,1,Yasonna,1,Yenny Wahid,1,Yerusalem,3,Yerusalem Timur,2,YLKI,2,Zainudin MZ,1,Zeng Wei Jian,1,Zimbabwe,2,Zulkifli Hasan,1,
ltr
item
Portal Islam Berita Terkini: Dibela Polisi & Jaksa, Iklan Jokowi-Ma'ruf Tidak Langgar Kampanye
Dibela Polisi & Jaksa, Iklan Jokowi-Ma'ruf Tidak Langgar Kampanye
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) batal memberi sanksi kepada Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin atas dugaan pelanggaran memasang iklan kampanye di media massa tidak pada waktunya. Batalnya sanksi Bawaslu bukan lantaran mereka tidak yakin ada pelanggaran pemilu yang dilakukan TKN Jokowi-Ma'ruf saat beriklan di Media Indonesia pada 17 Oktober 2018. Tapi, karena pembelaan Kejaksaan Agung dan Kepolisian yang menganggap TKN Jokowi-Ma'ruf tidak melakukan pelanggaran .
https://1.bp.blogspot.com/-enVtwyMiwp8/W-OwEWS8XmI/AAAAAAAAGU4/S7IFE7IJFU4hjXnQj7YGb0Qj-Aw1KqiMgCLcBGAs/s640/bawaslu-hentikan-kasus-pelanggaran-pemilu-tirto.id_ratio-16x9.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-enVtwyMiwp8/W-OwEWS8XmI/AAAAAAAAGU4/S7IFE7IJFU4hjXnQj7YGb0Qj-Aw1KqiMgCLcBGAs/s72-c/bawaslu-hentikan-kasus-pelanggaran-pemilu-tirto.id_ratio-16x9.jpg
Portal Islam Berita Terkini
https://www.gemarakyat.net/2018/11/dibela-polisi-jaksa-iklan-jokowi-maruf.html
https://www.gemarakyat.net/
https://www.gemarakyat.net/
https://www.gemarakyat.net/2018/11/dibela-polisi-jaksa-iklan-jokowi-maruf.html
true
7866857867655626264
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy