Loading...
Loading...

$type=grid$m=0$show=home$count=5$author=hide$comment=hide$rm=hide$va=0$snip=none$meta=none

Penghentian Iklan Jokowi Dinilai Bisa Jadi Preseden Buruk



Gema Rakyat - Penghentian kasus iklan penggalangan dana kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin di media cetak nasional beberapa waktu lalu dinilai akan menjadi preseden buruk dalam penyelenggaraan pemilu. Apalagi berdasarkan kajian Bawaslu, iklan tersebut memenuhi unsur-unsur terkait kampanye namun dilakukan di luar jadwal.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, keputusan itu bisa menjadi celah para peserta pemilu untuk beriklan kampanye di media massa sebelum waktunya.

"Saya kira ini jadi presden buruk, ini memicu kampanye, yang bisa sangat mungkin menjadi tidak terkendali karena pernyataan (jaksa dan polisi) itu seolah jadi legitimasi untuk peserta pemilu berbondong-bondong kampanye di media cetak dan elektronik," kata Titi saat dihubungi, Kamis (8/11).

Sedianya, kampanye di media massa baru bisa dilakukan pada 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019 atau 21 hari sebelum memasuki masa tenang. Ketentuan ini sudah tercantum dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 tentang Pemilu.

Karenanya Bawaslu menyebut kasus ini sudah memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Pendapat ini juga diperkuat oleh pernyataan KPU dalam penggalian keterangan yang dilayangkan pada 23 Oktober dan 6 November 2018.

Namun, meski melanggar aturan, pengusutan kasus tersebut dihentikan ke kepolisian lantaran ada perbedaan pendapat antara Bawaslu dengan polisi dan kejaksaan yang tergabung dalam Gakkumdu.

Kejaksaan dan kepolisian menilai iklan tersebut tidak bisa dikatakan telah melangar aturan dan merupakan tindak pidana pemilu. Alasannya, KPU belum menetapkan aturan jadwal kampanye di media massa, yakni elektronik dan cetak.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bawaslu dalam penggalian keterangan keterangan. KPU mengakui keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota perihal jadwal kampanye di media massa belum diterbitkan.

Mengenai itu, Titi menganggap penilaian kejaksaan dan polisi pada kasus ini terbilang aneh. Karena, menurut Titi, unsur-unsur terkait kampanye dan juga perihal waktu yang dibolehkan untuk kampanye di media cetak secara jelas sudah disebutkan dalam UU Pemilu dan PKPU sebagaimana kesimpulan Bawaslu.

Titi mengatakan lebih jauh, penilaian iklan tersebut sebagai pelanggaran pemilu atau bukan harus mengacu pada aturan tersebut, bukan berdasarkan jadwal kampanye di media cetak yang hingga saat ini belum ditetapkan KPU.

"Ketetapan itu sangat tidak diperlukan karena jadwal kampanye itu sudah tegas ada di dalam pasal 276 UU Nomor 7 tahun 2017 maupun PKPU yang mengatur soal kampanye," kata Titi.

Keberadaan Sentra Gakkumdu Perlu Dievaluasi

Atas keputusan ini, Titi berpendapat keberadaan Sentra Gakkumdu perlu dievaluasi. Bawaslu akhirnya bisa kehilangan identitas institusi sebagai pihak yang menyatakan suatu perkara merupakan tindak pidana atau bukan, jika dalam pengambilan keputusan harus melibatkan kejaksaan dan kepolisian.

"Sehingga kalau polisi dan jaksa punya pemahaman berbeda, Bawaslu tidak bisa berbuat apa-apa," kata Titi.

Titi mengatakan Sentra Gakkumdu dibentuk pada 2004. Awalnya, ini dibentuk guna memudahkan koordinasi antarlembaga dalam menangani tindak pidana pemilu. Terlebih ada batas waktu selama 14 hari untuk menentukan suatu dugaan kasus atau laporan pelanggaran diduga kuat memenuhi unsur pelanggaran.

Tetapi, kata Titi, keberadaan Sentra Gakkumdu terus dilanggengkan hingga pemilu berikutnya, yakni 2009, 2014 dan 2019. Sehingga kemudian, wadah yang sebenarnya sebagai forum koordinasi antarlembaga ini tiba-tiba menjadi forum yang bisa mempengaruhi putusan suatu perkara yang dilaporkan ke Bawaslu.

"Sehingga dalam pandangan saya, justru sentra Gakkumdu ini menyandera kemandirian Bawaslu sebagai bagian dari proses penegakan hukum," kata dia. 

[cnn]



Loading...
Loading...
Nama

#SaveTiangListrik,1,Aa Gym,4,Abraham Lunggana,1,Abraham Samad,1,Abu Janda Permadi,2,Ade Armando,1,Administrasi Kependudukan,1,Agama,7,Ahli Hadits,1,Ahmad Dhani,1,Ahmad Shabri Lubis,1,Ahok,10,Ahok-Djarot,9,Ahoker,5,Ahokers,3,Akhir Zaman,1,Aksi 1712,1,Aksi 212,2,Aksi 241,1,Aksi 2411,2,Aksi Bela Palestina,5,Aktivis 98,1,Alexi,1,Alexis,2,Alexis Group,2,Alumni 212,8,AM Fatwa,4,Amnesia,1,Anak Punk,1,Ananda Sukarlan,2,Andi Narogong,1,Anggaran,1,Anggota DPR,3,Anggota DPRD,1,Ani Yudhoyono,1,Anies Baswedan,22,Anies-Sandi,13,Anis Matta,1,Ansor,3,Anti Islam,1,APBD,1,Ari Wibowo,1,Arya Wedakarna,5,Aset BUMN,2,Aset DKI,1,Aset Negara,1,Audit,1,Aung San Suu Kyi,1,Bachtiar Nasir,3,Bactiar Nasir,1,Balai Kota,1,Bali,1,Bandar Lampung,1,Bandar Narkoba,1,Bandara Soetta,1,Bangsa,1,Banjir,5,Banser,8,Bareskrim,1,Bareskrim Polri,4,Belanda,1,Berita,84,Bibit Samad Rianto,1,Blogger Yahudi,1,Bobby Nasution,3,Bobby-Kahiyang,1,Boni Hargens,1,Bosnia,1,BPJS,2,BPK,2,Buku SD,1,BUMN,2,Bung Tomo,1,Buni Yani,1,Bupati Trenggalek,2,Bus TransJ,1,Cak Nun,1,California,1,Capt. Mona Shindy,1,China,3,Dai Papua,1,Dakwah,1,Dana Operasional,3,Dana Parpol,3,Debat Capres,1,Deddy Mizwar,2,Deisti Astriani Tagor,1,Den Haag,1,detik.com,2,Dewi Persik,2,Din Syamsuddin,1,Diskotek Diamond,1,Djarot,4,Dokter,2,Dokter Novanto,1,Donald Trump,1,Dosen UGM,1,Dosen UI,1,DPP PPP,1,DPR,5,DPRD,1,Driver Ojek Online,2,Dubes Palestina,2,e-KTP,14,Edy Rahmayadi,1,Emil Dardak,5,Emirsyah Satar,1,Era Ahok,4,Erdogan,2,Eva Kusuma Sundari,1,Fadjroel Rachman,1,Fadli Zon,3,Fahri Hamzah,6,Fahrihamzah,1,Fatmawati,1,Film,5,Film 212,1,Fortuner,2,Forum Badja,1,FPI,5,Fraksi PDIP,12,Fredrich Yunadi,9,Freidrich Yunadi,1,Front Pembela Islam,2,Ganjar Pranowo,2,Gempa,1,Gempa Bumi,1,Generasi Muda NU,1,Golkar,3,Golongan Listrik,2,GP Ansor,3,Gubernur DKI,2,Habib Rizieq Shihab,2,Habib Rizieq Syihab,2,Haedar Nashir,1,Hafiz AS Fatih,1,Haji Lulung,2,Hak Imunitas,1,Hakim Agung,1,Hakim Kusno,1,Halaqah Ulama Nasional,1,Hana Tajima,1,Hendrawan Supratikno,1,Hilman Mattauch,2,Hindu,1,Hotel Alexis,3,ICMI,1,ILC,1,Imunitas,2,Indonesia,3,Indosat,1,Infrastruktur,1,Inpres,1,Irwansyah,1,Islam,8,Islamophobia,1,Israel,4,Istana Negara,1,Jakarta,6,Jalur Busway,1,Jam,1,Jati Padang,1,Jatipadang,1,Jenderal Gatot,1,Jenderal Gatot Nurmantyo,2,Jepang,1,Jerusalem,1,Jimly Asshiddiqie,1,Joko Widodo,4,Joko Widodo-Jusuf Kalla,1,Jokower,1,Jokowi,20,Jokowi-JK,4,Justice League,1,Jusuf Kalla,2,Kader Ansor,1,Kader Golkar,3,Kader NasDem,3,Kadishub,1,Kahiyang Ayu,3,Kali Pulo,1,Kampus,2,Kang Emil,1,Kantor Polisi,1,Kapolri,1,Kapospol,1,Karaoke,1,Karni Ilyas,1,Karyawan MNC,1,Kaskus,1,Kasus e-KTP,14,Kebakaran,1,Kecelakaan,1,Kemenag RI,1,Kereta,1,Ketua DPR,1,Ketum Ansor,3,KH Luthfi Bashori,1,KH Said Aqil,3,KKB,1,Konflik,1,Kopassus,1,Korporasi Swasta,1,Korupsi e-KTP,15,Kostrad,1,KPK,31,KPU,1,Kriminial,1,Kristen,1,KRL,1,KSAU,1,KTP,9,Kudeta,1,kumparan.com,1,Lagu Indonesia Raya,1,Langgar UU,1,Lapas,1,Laskar FPI,2,Lembaga Sensor Film,1,Lembaga Survei Indonesia,1,LGBT,3,Listrik,4,LSI,1,Luhut Binsar Panjaitan,1,Lukman Syaifuddin,2,Mabes Polri,1,Macet,1,Mahasiswa,2,Maher Zain,1,Mahfud MD,4,Mahkamah Konstitusi,1,Maia Estianty,1,Majelis Ulama Indonesia,1,MAKI,1,Marissa Haque,1,Masjid Assakinah,1,Masjid Nabawi,1,Masyarakat,1,Mayjen Sudrajat,1,Media,1,Meikarta,1,Menista Islam,5,Menkes,1,Menko Kemaritiman,1,Menteri Agama,2,Menteri Dalam Negeri,1,Menteri Kesehatan,1,Mesir,2,Metro TV,8,MetroTV,3,MK,3,MKD,1,Monas,3,Motor,1,Muhammadiyah,1,MUI,3,Muslim,1,Muslim Amerika,1,Nabi Nuh,1,Narkoba,2,Natal,1,Natalius Pigai,2,NATO,2,Naura & Genk Juara,1,Naura dan Genk Juara,2,Nazaruddin,1,Netizen,6,New York,2,Nila F Moeloek,1,NKRI,4,Noor Yasin,2,Novanto,1,Novel Baswedan,2,Nusron Wahid,1,OKI,1,Ombudsman,1,OPM,3,Ormas Islam,1,Pakar Hukum,1,Pakar Pidana,1,Palestina,9,PAN,5,Pancasila,1,Pangkostrad,1,Panglima Militer,1,Panglima TNI,5,Papua,4,Parpol,1,Partai,1,Partai Amanat Nasional,1,Partai Demokrat,2,Partai Gerindra,6,Partai Golkar,4,Partai Keadilan Sejahtera,1,Partai Nasdem,3,Pasar Minggu,1,Pasukan Oranye,1,Paul,1,PBNU,2,PCNU,3,PDI Perjuangan,4,PDI-P,3,PDIP,18,Pelanggar Lalu Lintas,1,Pelecehan Seksual,1,Pelindo II,1,Pemerintahan Jokowi,7,Pemilu 2019,1,Pemotor,1,Pemprov DKI,2,Pemprov DKI Jakarta,4,Pemuda Aswaja,1,Pendeta,1,Pendidikan Islam,1,Pendukung Jokowi,2,Penerima Hibah,1,Pengacara,2,Pengacara Novanto,6,Pengadilan,2,Pengertian,1,Pengguna Motor,2,Pengusaha,1,Penista Agama,1,Perda,1,Perpecahan Bangsa,1,Persekusi,5,Pertamax,1,Pertamina,1,Perwira TNI,1,Petisi,1,Petugas TransJakarta,1,Pilgub Jabar,3,Pilgub Jabar 2018,2,Pilkada Sumatera Utara,1,Pilpres,1,Pilpres 2014,1,Pilpres 2019,3,PKS,5,PLN,1,Polda Bali,3,Polda Jatim,1,Polda Metro Jaya,1,Polisi,11,Politik,1,Politikus PDIP,13,Polling,1,Polri,1,Portal Islam,5,PPP,2,Prabowo Subianto,4,Praperadilan,1,Presiden Jokowi,13,Propaganda,1,Propam Polri,1,Provokasi,1,Proyek Infrastruktur,1,PUSHAMI,2,Putri Gus Dur,1,Putusan Pengadilan,1,Rabbani,1,Radikal,1,Raisa Adriana,1,Raja Bali,1,RAPBD,1,Reklamasi,5,Remaja,1,republikin.com,1,Reuni 212,7,Rezim Jokowi,5,Ria Ricis,1,Rina Nose,8,Riza Patria,1,Rizal Ramli,1,Rizieq Syihab,1,RJ Lino,2,rmol.co,1,Rocky Gerung,1,Rohingya,1,RSCM,2,Rusia,1,Sam Aliano,1,Sandera OPM,1,Sandiaga Uno,10,Saudi,1,SBY,1,Setnov,6,Setya Novanto,52,Sharla,1,Sharla Martiza,1,Sholawat,1,Simbol Islam,2,Simulasi Antiteror,2,Solo,1,SPDP,1,Sri Kaget,1,Starbucks,1,Stop Film Anak,1,suara nasional,1,Sudirman Said,2,Sudrajat,1,Sumber Waras,2,Surabaya,1,Surya Paloh,1,Sutiyoso,1,Swasta,1,Tablig Akbar,1,Tabligh Akbar,4,Tanah Abang,2,Tausiyah Kebangsaan,1,Tentara Israel,2,Teroris,3,Tersangka,1,The Fly,1,Tiang Listrik,1,Tim Anies Sandi,1,Tim Gubernur,2,Tjahjo Kumolo,1,TNI,1,Tokoh Papua,1,Tompi,1,TPN-OPM,1,TransJakarta,1,Tri Rismaharini,1,Turki,1,Ulama,1,Ulama Nasional,1,Umat Islam,4,Universitas,1,Universitas Asing,1,Ust. Bachtiar Nasir,2,Ust. Felix Siauw,4,Ustad Abdul Somad,5,Ustadz Abdul Somad,19,Ustadz Adi Hidayat,1,Ustadz Bachtiar Nasir,2,Ustadz Fadzlan Gamaratan,1,Ustadz Somad,2,Ustaz Abdul Somad,2,Ustaz Somad,3,Utang Luar Negeri,1,UU TPPU,1,vape,1,Victor Laiskodat,2,Victor Layskodat,1,Viktor Laeskodat,1,Viktor Laiskodat,6,Wali Kota Surabaya,1,Wapres JK,1,Warganet,3,Warkop DKI,1,Wartawan,2,Wasekjen PPP,1,Wiranto,2,Yandri Susanto,1,Yasonna,1,Yenny Wahid,1,Yerusalem,3,Yerusalem Timur,2,YLKI,2,Zainudin MZ,1,Zeng Wei Jian,1,Zimbabwe,2,Zulkifli Hasan,1,
ltr
item
Portal Islam Berita Terkini: Penghentian Iklan Jokowi Dinilai Bisa Jadi Preseden Buruk
Penghentian Iklan Jokowi Dinilai Bisa Jadi Preseden Buruk
Penghentian kasus iklan penggalangan dana kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin di media cetak nasional beberapa waktu lalu dinilai akan menjadi preseden buruk dalam penyelenggaraan pemilu. Apalagi berdasarkan kajian Bawaslu, iklan tersebut memenuhi unsur-unsur terkait kampanye namun dilakukan di luar jadwal.
https://4.bp.blogspot.com/-7_FYBHVgq3I/W-TtXVc9G1I/AAAAAAAAGeY/3w-toSL47igh8REMr_pnV9U63VXgOe6jwCLcBGAs/s640/82c5c99c-258c-4641-877b-8d1675658c16_169.jpeg
https://4.bp.blogspot.com/-7_FYBHVgq3I/W-TtXVc9G1I/AAAAAAAAGeY/3w-toSL47igh8REMr_pnV9U63VXgOe6jwCLcBGAs/s72-c/82c5c99c-258c-4641-877b-8d1675658c16_169.jpeg
Portal Islam Berita Terkini
https://www.gemarakyat.net/2018/11/penghentian-iklan-jokowi-dinilai-bisa.html
https://www.gemarakyat.net/
https://www.gemarakyat.net/
https://www.gemarakyat.net/2018/11/penghentian-iklan-jokowi-dinilai-bisa.html
true
7866857867655626264
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy