Loading...
Loading...

$type=grid$m=0$show=home$count=5$author=hide$comment=hide$rm=hide$va=0$snip=none$meta=none

Surat Terbuka Yusri Usman Untuk Sri Mulyani, Di Sinilah Cilakanya...



Gema Rakyat - Pembayaran 51 persen saham PT Freeport Indonesia sebesar Rp 55,6 triliun menggunakan dana pinjaman luar negeri (global bond) PT Inalum terus menuai pro dan kontra.

Terbaru, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman membuat surat terbuka kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam surat yang dilayangkan, Yusri Usman menekankan agar Menteri Keuangan berkenan menjelaskan dengan detail isi surat Menkeu Ma'rie Muhammad tahun 1996 perihal permohonan tax ruling atas perpajakan kerja sama antara PT Freeport Indonesia dengan RTZ (Rio Tinto).

Berikut isu lengkap surat terbuka Yusri Usman kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati:

Semoga Ibu SMI sebagai pembantu Presiden sehat dan sukses selalu dalam menyelesaikan masalah potensi penerimaan negara di sektor sumber daya alam, panasbumi, migas dan minerba.

Terkhusus mengucapkan selamat sukses atas jerih payah Ibu bersama tim lintas kementerian ikut menyelesaikan penyelesaian divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia oleh PT Inalum pada hari Jumat 21 Desember 2018. Itu pasti tercatat dalam sejarah perjalanan bangsa ini dan tetap akan dibicarakan oleh anak cucu kita di kemudian hari.

Curhatan Ibu pada 27 Desember 2018 sudah saya simak semuanya, termasuk ada 34 kali pertemuan, hebat dan luar biasa serta perlu dan layak diberikan penghargaan dari negara.

Namun sayangnya Ibu tidak sedikitpun menjelaskan apa isi surat Menteri Keuangan Marie Muhammad nomor S-176/MK.04/1996 tanggal 1 April 1996 ditujukan kepada CEO Freeport Mc Moran perihal "Permohonan Tax Ruling atas Perpajakan kerja sama antara PT Freeport Indonesia dengan RTZ (Rio Tinto)." Bahkan point tiga surat tersebut ada penegasan soal PI Rio Tinto di dalam aktivitas tambang PTFI, karena ada 2 blok tambang yang ditambang dan dikembangkan ekplorasinya yaitu blok A dan B menurut KK tahun 1991.

Penjelasan itu sangat penting, karena setelah divestasi berhasil dilakukan meskipun dana 100 persen dari penjualan "global bond", sekarang timbul kontrovesi di publik kenapa harus membayar PI Rio Tinto mencapai 3,5 miliar dolar AS itu atas dasar apa?

Karena saya tak rela apabila nama Ibu di kemudian hari terbawa-bawa lagi dalam kasus hukum seandainya divestasi saham PTFI ditemukan adanya ketidakwajaran valuasi yang telah dibuat oleh konsultan PT Inalum. Contohnya nama Ibu pernah terbawa-bawa dalam kasus korupsi Kondensat TPPI Rp 38 triliun dan kasus Bank Century.

Meskipun PT Inalum yang diwakili oleh Rendy Witular sebagai corporate secretary menyatakan di berbagai media 13 Juli 2018, "Hitung-hitungan Participating Interest Rio Tinto dan saham Freeport ternyata beda" bahwa valuasi Rio Tinto berdasarkan proyeksi cash flow produksi sampai akhir tahun 2041.

Begitu juga seperti dijelaskan dalam dokumen resmi dari PT Inalum 22 Desember 2018 bahwa Inalum telah menunjuk Danareksa , PwC dan Morgan Stanley untuk melakukan kajian keuangan, pajak, dan valuasi harga saham dan hak partisipasi Rio Tinto melalui metode "Discounted Cash Flow/DCF", kerjasama juga dilakukan dengan Behre Dolbear Australia dan Lembaga Afiliasi Penelitian Indonesia (LAPI) ITB untuk mengkaji cadangan, lingkungan dan opersional tambang PTFI. Valuasi 40 persen Hak Partisipasi Rio Tinto (Equivalent 30 persen dari 100 persen saham PTFI).

Valuasi hingga tahun 2041 didasari "Framework Agreement" yang telah disepakati antara FCX dengan pemerintah pada bulan Agustus 2017, kesepakatan perpanjangan operasi maksimal 2 x 10 tahun hingga 2041 akan diberikan apabila syarat divestasi 51 persen PTFI sudah dilakukan, tegas bukan berdasar ketentuan di dalam Kontrak Karya.

Namun di sisi lain ternyata pada 25 Desember 2018 terungkap di media oleh Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, bahwa BKF (Badan Kebijakan Fiskal) Kementerian Keuangan menyatakan akan segera menerbitkan PP (Peraturan Pemerintah) tentang perlakuan pajak atau PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk pengusaha PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara) yang akan berubah status menjadi IUPK akan menikmati skema "nailed down" alias persentase pajak bersifat tetap, meskipun kami susah mencium ada aroma busuk sejak Oktober 2018 RPP ini sudah dibahas di Kementerian secara diam-diam.

Nah di sinilah cilakanya, akibat kebijakan untuk KK Freeport sekarang dituntut oleh pemilik PKP2B bahwa Pemerintah harus adil, jelas tujuannya untuk mengakomodir kepentingan delapan pemilik PKP2B generasi 1, yaitu PT Tanito Harum (2019) , PT Arutmin (2020), PT Kendilo Coal Indonesia (2021), PT Kaltim Prima Coal (2021), PT Multi Harapan Utama (2022), PT Adaro Indonesia (2022), PT Kideco Jaya Agung (2023) dan terakhir PT Berau Coal akan berakhir waktunya tahun 2025.

Padahal menerapkan penerimaan dengan skema "nailed down" di industri batubara dan mineral adalah langkah sesat dan konyol, bahkan diduga hanya untuk mementingkan pengusahaan yang tak pernah mensyukuri laba besar yang sudah dinikmati puluhan tahun menambang.

Apakah ketentuan "nailed down" terhapat PTFI selama ini tidak dijadikan pelajaran berharga bagi bangsa ini untuk bisa menata dan membuat kebijakan jauh lebih baik demi masa depan bangsa ini.

Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan Ibu Menteri berkenan menjelaskan dengan detail ke publik apa isi surat Menkeu Ma'rie Muhammad tahun 1996 dan kebijakan RPP sektor batubara yang saya dengar akan dipaksakan diteken Presiden di akhir tahun 2018.

Saya jadi ingat pesan Almarhumah ibu saya, "jangan kau lakukan sesuatu yang sangat penting apalagi hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu banyak setannya".

[rmol]


Loading...
Loading...
Nama

#SaveTiangListrik,1,Aa Gym,4,Abraham Lunggana,1,Abraham Samad,1,Abu Janda Permadi,2,Ade Armando,1,Administrasi Kependudukan,1,Agama,7,Ahli Hadits,1,Ahmad Dhani,1,Ahmad Shabri Lubis,1,Ahok,10,Ahok-Djarot,9,Ahoker,5,Ahokers,3,Akhir Zaman,1,Aksi 1712,1,Aksi 212,2,Aksi 241,1,Aksi 2411,2,Aksi Bela Palestina,5,Aktivis 98,1,Alexi,1,Alexis,2,Alexis Group,2,Alumni 212,8,AM Fatwa,4,Amnesia,1,Anak Punk,1,Ananda Sukarlan,2,Andi Narogong,1,Anggaran,1,Anggota DPR,3,Anggota DPRD,1,Ani Yudhoyono,1,Anies Baswedan,22,Anies-Sandi,13,Anis Matta,1,Ansor,3,Anti Islam,1,APBD,1,Ari Wibowo,1,Arya Wedakarna,5,Aset BUMN,2,Aset DKI,1,Aset Negara,1,Audit,1,Aung San Suu Kyi,1,Bachtiar Nasir,3,Bactiar Nasir,1,Balai Kota,1,Bali,1,Bandar Lampung,1,Bandar Narkoba,1,Bandara Soetta,1,Bangsa,1,Banjir,5,Banser,8,Bareskrim,1,Bareskrim Polri,4,Belanda,1,Berita,84,Bibit Samad Rianto,1,Blogger Yahudi,1,Bobby Nasution,3,Bobby-Kahiyang,1,Boni Hargens,1,Bosnia,1,BPJS,2,BPK,2,Buku SD,1,BUMN,2,Bung Tomo,1,Buni Yani,1,Bupati Trenggalek,2,Bus TransJ,1,Cak Nun,1,California,1,Capt. Mona Shindy,1,China,3,Dai Papua,1,Dakwah,1,Dana Operasional,3,Dana Parpol,3,Debat Capres,1,Deddy Mizwar,2,Deisti Astriani Tagor,1,Den Haag,1,detik.com,2,Dewi Persik,2,Din Syamsuddin,1,Diskotek Diamond,1,Djarot,4,Dokter,2,Dokter Novanto,1,Donald Trump,1,Dosen UGM,1,Dosen UI,1,DPP PPP,1,DPR,5,DPRD,1,Driver Ojek Online,2,Dubes Palestina,2,e-KTP,14,Edy Rahmayadi,1,Emil Dardak,5,Emirsyah Satar,1,Era Ahok,4,Erdogan,2,Eva Kusuma Sundari,1,Fadjroel Rachman,1,Fadli Zon,3,Fahri Hamzah,6,Fahrihamzah,1,Fatmawati,1,Film,5,Film 212,1,Fortuner,2,Forum Badja,1,FPI,5,Fraksi PDIP,12,Fredrich Yunadi,9,Freidrich Yunadi,1,Front Pembela Islam,2,Ganjar Pranowo,2,Gempa,1,Gempa Bumi,1,Generasi Muda NU,1,Golkar,3,Golongan Listrik,2,GP Ansor,3,Gubernur DKI,2,Habib Rizieq Shihab,2,Habib Rizieq Syihab,2,Haedar Nashir,1,Hafiz AS Fatih,1,Haji Lulung,2,Hak Imunitas,1,Hakim Agung,1,Hakim Kusno,1,Halaqah Ulama Nasional,1,Hana Tajima,1,Hendrawan Supratikno,1,Hilman Mattauch,2,Hindu,1,Hotel Alexis,3,ICMI,1,ILC,1,Imunitas,2,Indonesia,3,Indosat,1,Infrastruktur,1,Inpres,1,Irwansyah,1,Islam,8,Islamophobia,1,Israel,4,Istana Negara,1,Jakarta,6,Jalur Busway,1,Jam,1,Jati Padang,1,Jatipadang,1,Jenderal Gatot,1,Jenderal Gatot Nurmantyo,2,Jepang,1,Jerusalem,1,Jimly Asshiddiqie,1,Joko Widodo,4,Joko Widodo-Jusuf Kalla,1,Jokower,1,Jokowi,20,Jokowi-JK,4,Justice League,1,Jusuf Kalla,2,Kader Ansor,1,Kader Golkar,3,Kader NasDem,3,Kadishub,1,Kahiyang Ayu,3,Kali Pulo,1,Kampus,2,Kang Emil,1,Kantor Polisi,1,Kapolri,1,Kapospol,1,Karaoke,1,Karni Ilyas,1,Karyawan MNC,1,Kaskus,1,Kasus e-KTP,14,Kebakaran,1,Kecelakaan,1,Kemenag RI,1,Kereta,1,Ketua DPR,1,Ketum Ansor,3,KH Luthfi Bashori,1,KH Said Aqil,3,KKB,1,Konflik,1,Kopassus,1,Korporasi Swasta,1,Korupsi e-KTP,15,Kostrad,1,KPK,31,KPU,1,Kriminial,1,Kristen,1,KRL,1,KSAU,1,KTP,9,Kudeta,1,kumparan.com,1,Lagu Indonesia Raya,1,Langgar UU,1,Lapas,1,Laskar FPI,2,Lembaga Sensor Film,1,Lembaga Survei Indonesia,1,LGBT,3,Listrik,4,LSI,1,Luhut Binsar Panjaitan,1,Lukman Syaifuddin,2,Mabes Polri,1,Macet,1,Mahasiswa,2,Maher Zain,1,Mahfud MD,4,Mahkamah Konstitusi,1,Maia Estianty,1,Majelis Ulama Indonesia,1,MAKI,1,Marissa Haque,1,Masjid Assakinah,1,Masjid Nabawi,1,Masyarakat,1,Mayjen Sudrajat,1,Media,1,Meikarta,1,Menista Islam,5,Menkes,1,Menko Kemaritiman,1,Menteri Agama,2,Menteri Dalam Negeri,1,Menteri Kesehatan,1,Mesir,2,Metro TV,8,MetroTV,3,MK,3,MKD,1,Monas,3,Motor,1,Muhammadiyah,1,MUI,3,Muslim,1,Muslim Amerika,1,Nabi Nuh,1,Narkoba,2,Natal,1,Natalius Pigai,2,NATO,2,Naura & Genk Juara,1,Naura dan Genk Juara,2,Nazaruddin,1,Netizen,6,New York,2,Nila F Moeloek,1,NKRI,4,Noor Yasin,2,Novanto,1,Novel Baswedan,2,Nusron Wahid,1,OKI,1,Ombudsman,1,OPM,3,Ormas Islam,1,Pakar Hukum,1,Pakar Pidana,1,Palestina,9,PAN,5,Pancasila,1,Pangkostrad,1,Panglima Militer,1,Panglima TNI,5,Papua,4,Parpol,1,Partai,1,Partai Amanat Nasional,1,Partai Demokrat,2,Partai Gerindra,6,Partai Golkar,4,Partai Keadilan Sejahtera,1,Partai Nasdem,3,Pasar Minggu,1,Pasukan Oranye,1,Paul,1,PBNU,2,PCNU,3,PDI Perjuangan,4,PDI-P,3,PDIP,18,Pelanggar Lalu Lintas,1,Pelecehan Seksual,1,Pelindo II,1,Pemerintahan Jokowi,7,Pemilu 2019,1,Pemotor,1,Pemprov DKI,2,Pemprov DKI Jakarta,4,Pemuda Aswaja,1,Pendeta,1,Pendidikan Islam,1,Pendukung Jokowi,2,Penerima Hibah,1,Pengacara,2,Pengacara Novanto,6,Pengadilan,2,Pengertian,1,Pengguna Motor,2,Pengusaha,1,Penista Agama,1,Perda,1,Perpecahan Bangsa,1,Persekusi,5,Pertamax,1,Pertamina,1,Perwira TNI,1,Petisi,1,Petugas TransJakarta,1,Pilgub Jabar,3,Pilgub Jabar 2018,2,Pilkada Sumatera Utara,1,Pilpres,1,Pilpres 2014,1,Pilpres 2019,3,PKS,5,PLN,1,Polda Bali,3,Polda Jatim,1,Polda Metro Jaya,1,Polisi,11,Politik,1,Politikus PDIP,13,Polling,1,Polri,1,Portal Islam,5,PPP,2,Prabowo Subianto,4,Praperadilan,1,Presiden Jokowi,13,Propaganda,1,Propam Polri,1,Provokasi,1,Proyek Infrastruktur,1,PUSHAMI,2,Putri Gus Dur,1,Putusan Pengadilan,1,Rabbani,1,Radikal,1,Raisa Adriana,1,Raja Bali,1,RAPBD,1,Reklamasi,5,Remaja,1,republikin.com,1,Reuni 212,7,Rezim Jokowi,5,Ria Ricis,1,Rina Nose,8,Riza Patria,1,Rizal Ramli,1,Rizieq Syihab,1,RJ Lino,2,rmol.co,1,Rocky Gerung,1,Rohingya,1,RSCM,2,Rusia,1,Sam Aliano,1,Sandera OPM,1,Sandiaga Uno,10,Saudi,1,SBY,1,Setnov,6,Setya Novanto,52,Sharla,1,Sharla Martiza,1,Sholawat,1,Simbol Islam,2,Simulasi Antiteror,2,Solo,1,SPDP,1,Sri Kaget,1,Starbucks,1,Stop Film Anak,1,suara nasional,1,Sudirman Said,2,Sudrajat,1,Sumber Waras,2,Surabaya,1,Surya Paloh,1,Sutiyoso,1,Swasta,1,Tablig Akbar,1,Tabligh Akbar,4,Tanah Abang,2,Tausiyah Kebangsaan,1,Tentara Israel,2,Teroris,3,Tersangka,1,The Fly,1,Tiang Listrik,1,Tim Anies Sandi,1,Tim Gubernur,2,Tjahjo Kumolo,1,TNI,1,Tokoh Papua,1,Tompi,1,TPN-OPM,1,TransJakarta,1,Tri Rismaharini,1,Turki,1,Ulama,1,Ulama Nasional,1,Umat Islam,4,Universitas,1,Universitas Asing,1,Ust. Bachtiar Nasir,2,Ust. Felix Siauw,4,Ustad Abdul Somad,5,Ustadz Abdul Somad,19,Ustadz Adi Hidayat,1,Ustadz Bachtiar Nasir,2,Ustadz Fadzlan Gamaratan,1,Ustadz Somad,2,Ustaz Abdul Somad,2,Ustaz Somad,3,Utang Luar Negeri,1,UU TPPU,1,vape,1,Victor Laiskodat,2,Victor Layskodat,1,Viktor Laeskodat,1,Viktor Laiskodat,6,Wali Kota Surabaya,1,Wapres JK,1,Warganet,3,Warkop DKI,1,Wartawan,2,Wasekjen PPP,1,Wiranto,2,Yandri Susanto,1,Yasonna,1,Yenny Wahid,1,Yerusalem,3,Yerusalem Timur,2,YLKI,2,Zainudin MZ,1,Zeng Wei Jian,1,Zimbabwe,2,Zulkifli Hasan,1,
ltr
item
Portal Islam Berita Terkini: Surat Terbuka Yusri Usman Untuk Sri Mulyani, Di Sinilah Cilakanya...
Surat Terbuka Yusri Usman Untuk Sri Mulyani, Di Sinilah Cilakanya...
Pembayaran 51 persen saham PT Freeport Indonesia sebesar Rp 55,6 triliun menggunakan dana pinjaman luar negeri (global bond) PT Inalum terus menuai pro dan kontra.
https://4.bp.blogspot.com/-JK7kYUdKIjQ/XCg0qZOl4EI/AAAAAAAAIfc/eBAZ22lkOjoxQYmg3Izv11h5mnKrUlIYwCLcBGAs/s640/13115_09323829122018_50699736b78a5ba1efb8e60a26240d7f.webp
https://4.bp.blogspot.com/-JK7kYUdKIjQ/XCg0qZOl4EI/AAAAAAAAIfc/eBAZ22lkOjoxQYmg3Izv11h5mnKrUlIYwCLcBGAs/s72-c/13115_09323829122018_50699736b78a5ba1efb8e60a26240d7f.webp
Portal Islam Berita Terkini
https://www.gemarakyat.net/2018/12/surat-terbuka-yusri-usman-untuk-sri.html
https://www.gemarakyat.net/
https://www.gemarakyat.net/
https://www.gemarakyat.net/2018/12/surat-terbuka-yusri-usman-untuk-sri.html
true
7866857867655626264
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy