Loading...
Loading...

$type=grid$m=0$show=home$count=5$author=hide$comment=hide$rm=hide$va=0$snip=none$meta=none

Asing Boleh Punya Aset di Indonesia; Jangan Sampai Rakyat jadi ‘Budak’ di Negeri Sendiri




Gema Rakyat -  Sejumlah regulasi baru saja diluncurkan Pemerintah untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Dari sekian banyak kebijakan yang diluncurkan, kebijakan tentang kepemilikan properti oleh Warga Negara Asing (WNA) menjadi pro kontra. Diharapkan masuknya modal asing jangan sampai membuat rakyat hanya menjadi penonton atau menjadi budak di negerinya sendiri.

Menanggapi hal ini, Koordinator Gerakan Rakyat Penyelamat Bangsa (GRPB) M. Yusuf, Rangkuti mengatakan, dengan didasari pasal 33 UUD 1945,org asing tidak berhak untuk memiliki dan menguasai tanah di Indonesia, tetapi memang ada pengucualian pengelolaan dengan syarat-syarat tertentu. Seperti WNA bisa hidup di Indonesia dengan menyewa, investasi atau membangun usaha dalam jangka waktu tertentu dan tidak bisa permanen.

"WNA itu wajib menaati syarat-syarat untuk memberi manfaat bagi bangsa dan negara kita. Meskipun ada hak untuk pemanfaatan lahan bagi WNA,namun untuk kepemilikan tidak diberikan karena pada dasarnya tanah, air dan kekayaan lainnya dimiliki dan dikuasai oleh negara. Sehingga rakyar tidak menjadi penonton di negerinya sendiri," ujar M. Yusuf, Rangkuti kepada Harian Terbit, Jumat (11/1/2019).

Yusuf menilai, WNA bisa kuasai asset-aset Indonesia walaupun tidak secara permanen karena pemerintah membuka keran untuk warga asing ber investasi besar-besaran. Pembukaan keran investasi untuk asing ini jelas telah menyalahi aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena ada WNA yang bisa kuasai tanah walaupun dengan HGB.

"WNA sampai bisa memliki HGB diduga untuk meminggirkan warga kita. Sehingga WNA bisa berkuasa di negeri ini. Seperti pulau-pulau yang dimiliki WNA dan kita tidak bisa lagi masuk untuk menikmatinya karena mereka merasa sudah mempunya hak atas pulau tersebut," paparnya.

Menurutnya, agar WNA tidak sewenang kuasai aset,  WNA harus tetap tidak berhak untuk memiliki dan menguasai tanah di Indonesia. Jika WNA ingin berinvestasi di negara kita seperti yang diinginkan pemerintah maka harus dibatasi supaya tidak terjadi konflik atau masalah dengan masyarakat," paparnya.

[next]

Mengkhawatirkan

Sementara itu, Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan, kepemilikan aset Indonesia oleh asing di zaman Jokowi ini semakin mengkhawatirkan saja. Karena asing boleh mempunyai aset walaupun dengan Status Hak Guna Bangunan (HGB). Padahal yang mendasari asing boleh mempunyai aset di Indonesia ini tidak jelas. Apalagi pemerintah juga tidak menjelaskan apa dasar asing di beri HGB.

"Hak-hak kepemilikan itu mesti tidak boleh diberikan kepada asing dengan cara semborono dan serampangan. Jangan sampai semua  aset negeri ini akan berpindah tangan ke asing, dan rakyat hanya jadi penontin atau merasa asing di negerinya sendiri," jelasnya.

Muslim memaparkan, Jokowi harus menjelaskan tujuan melego aset ke asing yang dilakukannya secara getol.Apakah demi investasi atau yang lainnya. Jika investasi kenapa harus di beri hak kepemilikan aset seperti bangunan atau tanah. Karena jika tanpa penjelasan maka yang dilakukan Jokowi sama saja dengan mengobral aset murah ke asing. Jika dibiarkan maka aset-aset tersebut akan berpindah tangan ke asing.

"Pemerinahan Jokowi jangan bekerja untuk kepentingan dan kemakmuran bangsa asing. Jika itu dilakukan kaum pribumi makin lama akan terdesak dan terjajah sebagai budak-budak asing, " paparnya.

Muslim menuturkan, asing bisa kuasai aset Indonesia dengan mudah akibat dari tidak konsisten dengan janji-janji politik Jokowi 2014 yang mau persulit investasi asing. Buktinya bukan di persulit tapi malah dengan mudah asing kuasai aset. "Ini bisa membobol pertahanan kita dalam hal pertanahan," jelasnya.

Dihubungi terpisah, pengurus Lembaga Bantuan Hukum' (LBH) Jakarta Nelson Nikodemus Simamora mengatakan, pada dasarnya memang asing bisa memiliki aset yang ada di Indonesia. Basanya asing yang diberikan aset tersebut akan mendirikan badan hukum terlebih dahulu berdasarkan hukum Indonesia (biasanya atas nama orang lain). Setelah memilki badan hukum maka orang asing tersebut bisa dapat HGB.

"Praktiknya seperti itu (asing bisa kuasai aset di Indonesia," ujarnya.

Nelson mengakui dengan kebijakan asing bisa kuasai aset yang ada di Indonesia memang dipastikan akan mengurangi hak pribumi. Apalagi bagi asing yang memiliki modal besar dan kuat. Sehingga yang lebih kuat modalnya maka asing tersebut yang akan mendapatkannya. Tapi untuk mendapatkan HGB ada persyaratan-persyaratan tertentu, misalnya nilai investasi besar dan membuka lapangan kerja banyak.

"Bagi asing yang investasi dalam bentuk badan hukum biasanya sudah siap dengan sumber daya. Nah tanah-tanah yang awalnya diduduki oleh rakyat kecil sering diberikan kepada badan hukum yang WNA itu tadi. Dari situ biasanya muncul konflik agraria karena rakyat kecil terusir," paparnya.

[HT]

COMMENTS

Loading...
Loading...
Nama

#SaveTiangListrik,1,Aa Gym,4,Abraham Lunggana,1,Abraham Samad,1,Abu Janda Permadi,2,Ade Armando,1,Administrasi Kependudukan,1,Agama,7,Ahli Hadits,1,Ahmad Dhani,1,Ahmad Shabri Lubis,1,Ahok,10,Ahok-Djarot,9,Ahoker,5,Ahokers,3,Akhir Zaman,1,Aksi 1712,1,Aksi 212,2,Aksi 241,1,Aksi 2411,2,Aksi Bela Palestina,5,Aktivis 98,1,Alexi,1,Alexis,2,Alexis Group,2,Alumni 212,8,AM Fatwa,4,Amnesia,1,Anak Punk,1,Ananda Sukarlan,2,Andi Narogong,1,Anggaran,1,Anggota DPR,3,Anggota DPRD,1,Ani Yudhoyono,1,Anies Baswedan,22,Anies-Sandi,13,Anis Matta,1,Ansor,3,Anti Islam,1,APBD,1,Ari Wibowo,1,Arya Wedakarna,5,Aset BUMN,2,Aset DKI,1,Aset Negara,1,Audit,1,Aung San Suu Kyi,1,Bachtiar Nasir,3,Bactiar Nasir,1,Balai Kota,1,Bali,1,Bandar Lampung,1,Bandar Narkoba,1,Bandara Soetta,1,Bangsa,1,Banjir,5,Banser,8,Bareskrim,1,Bareskrim Polri,4,Belanda,1,Berita,84,Bibit Samad Rianto,1,Blogger Yahudi,1,Bobby Nasution,3,Bobby-Kahiyang,1,Boni Hargens,1,Bosnia,1,BPJS,2,BPK,2,Buku SD,1,BUMN,2,Bung Tomo,1,Buni Yani,1,Bupati Trenggalek,2,Bus TransJ,1,Cak Nun,1,California,1,Capt. Mona Shindy,1,China,3,Dai Papua,1,Dakwah,1,Dana Operasional,3,Dana Parpol,3,Debat Capres,1,Deddy Mizwar,2,Deisti Astriani Tagor,1,Den Haag,1,detik.com,2,Dewi Persik,2,Din Syamsuddin,1,Diskotek Diamond,1,Djarot,4,Dokter,2,Dokter Novanto,1,Donald Trump,1,Dosen UGM,1,Dosen UI,1,DPP PPP,1,DPR,5,DPRD,1,Driver Ojek Online,2,Dubes Palestina,2,e-KTP,14,Edy Rahmayadi,1,Emil Dardak,5,Emirsyah Satar,1,Era Ahok,4,Erdogan,2,Eva Kusuma Sundari,1,Fadjroel Rachman,1,Fadli Zon,3,Fahri Hamzah,6,Fahrihamzah,1,Fatmawati,1,Film,5,Film 212,1,Fortuner,2,Forum Badja,1,FPI,5,Fraksi PDIP,12,Fredrich Yunadi,9,Freidrich Yunadi,1,Front Pembela Islam,2,Ganjar Pranowo,2,Gempa,1,Gempa Bumi,1,Generasi Muda NU,1,Golkar,3,Golongan Listrik,2,GP Ansor,3,Gubernur DKI,2,Habib Rizieq Shihab,2,Habib Rizieq Syihab,2,Haedar Nashir,1,Hafiz AS Fatih,1,Haji Lulung,2,Hak Imunitas,1,Hakim Agung,1,Hakim Kusno,1,Halaqah Ulama Nasional,1,Hana Tajima,1,Hendrawan Supratikno,1,Hilman Mattauch,2,Hindu,1,Hotel Alexis,3,ICMI,1,ILC,1,Imunitas,2,Indonesia,3,Indosat,1,Infrastruktur,1,Inpres,1,Irwansyah,1,Islam,8,Islamophobia,1,Israel,4,Istana Negara,1,Jakarta,6,Jalur Busway,1,Jam,1,Jati Padang,1,Jatipadang,1,Jenderal Gatot,1,Jenderal Gatot Nurmantyo,2,Jepang,1,Jerusalem,1,Jimly Asshiddiqie,1,Joko Widodo,4,Joko Widodo-Jusuf Kalla,1,Jokower,1,Jokowi,20,Jokowi-JK,4,Justice League,1,Jusuf Kalla,2,Kader Ansor,1,Kader Golkar,3,Kader NasDem,3,Kadishub,1,Kahiyang Ayu,3,Kali Pulo,1,Kampus,2,Kang Emil,1,Kantor Polisi,1,Kapolri,1,Kapospol,1,Karaoke,1,Karni Ilyas,1,Karyawan MNC,1,Kaskus,1,Kasus e-KTP,14,Kebakaran,1,Kecelakaan,1,Kemenag RI,1,Kereta,1,Ketua DPR,1,Ketum Ansor,3,KH Luthfi Bashori,1,KH Said Aqil,3,KKB,1,Konflik,1,Kopassus,1,Korporasi Swasta,1,Korupsi e-KTP,15,Kostrad,1,KPK,31,KPU,1,Kriminial,1,Kristen,1,KRL,1,KSAU,1,KTP,9,Kudeta,1,kumparan.com,1,Lagu Indonesia Raya,1,Langgar UU,1,Lapas,1,Laskar FPI,2,Lembaga Sensor Film,1,Lembaga Survei Indonesia,1,LGBT,3,Listrik,4,LSI,1,Luhut Binsar Panjaitan,1,Lukman Syaifuddin,2,Mabes Polri,1,Macet,1,Mahasiswa,2,Maher Zain,1,Mahfud MD,4,Mahkamah Konstitusi,1,Maia Estianty,1,Majelis Ulama Indonesia,1,MAKI,1,Marissa Haque,1,Masjid Assakinah,1,Masjid Nabawi,1,Masyarakat,1,Mayjen Sudrajat,1,Media,1,Meikarta,1,Menista Islam,5,Menkes,1,Menko Kemaritiman,1,Menteri Agama,2,Menteri Dalam Negeri,1,Menteri Kesehatan,1,Mesir,2,Metro TV,8,MetroTV,3,MK,3,MKD,1,Monas,3,Motor,1,Muhammadiyah,1,MUI,3,Muslim,1,Muslim Amerika,1,Nabi Nuh,1,Narkoba,2,Natal,1,Natalius Pigai,2,NATO,2,Naura & Genk Juara,1,Naura dan Genk Juara,2,Nazaruddin,1,Netizen,6,New York,2,Nila F Moeloek,1,NKRI,4,Noor Yasin,2,Novanto,1,Novel Baswedan,2,Nusron Wahid,1,OKI,1,Ombudsman,1,OPM,3,Ormas Islam,1,Pakar Hukum,1,Pakar Pidana,1,Palestina,9,PAN,5,Pancasila,1,Pangkostrad,1,Panglima Militer,1,Panglima TNI,5,Papua,4,Parpol,1,Partai,1,Partai Amanat Nasional,1,Partai Demokrat,2,Partai Gerindra,6,Partai Golkar,4,Partai Keadilan Sejahtera,1,Partai Nasdem,3,Pasar Minggu,1,Pasukan Oranye,1,Paul,1,PBNU,2,PCNU,3,PDI Perjuangan,4,PDI-P,3,PDIP,18,Pelanggar Lalu Lintas,1,Pelecehan Seksual,1,Pelindo II,1,Pemerintahan Jokowi,7,Pemilu 2019,1,Pemotor,1,Pemprov DKI,2,Pemprov DKI Jakarta,4,Pemuda Aswaja,1,Pendeta,1,Pendidikan Islam,1,Pendukung Jokowi,2,Penerima Hibah,1,Pengacara,2,Pengacara Novanto,6,Pengadilan,2,Pengertian,1,Pengguna Motor,2,Pengusaha,1,Penista Agama,1,Perda,1,Perpecahan Bangsa,1,Persekusi,5,Pertamax,1,Pertamina,1,Perwira TNI,1,Petisi,1,Petugas TransJakarta,1,Pilgub Jabar,3,Pilgub Jabar 2018,2,Pilkada Sumatera Utara,1,Pilpres,1,Pilpres 2014,1,Pilpres 2019,3,PKS,5,PLN,1,Polda Bali,3,Polda Jatim,1,Polda Metro Jaya,1,Polisi,11,Politik,1,Politikus PDIP,13,Polling,1,Polri,1,Portal Islam,5,PPP,2,Prabowo Subianto,4,Praperadilan,1,Presiden Jokowi,13,Propaganda,1,Propam Polri,1,Provokasi,1,Proyek Infrastruktur,1,PUSHAMI,2,Putri Gus Dur,1,Putusan Pengadilan,1,Rabbani,1,Radikal,1,Raisa Adriana,1,Raja Bali,1,RAPBD,1,Reklamasi,5,Remaja,1,republikin.com,1,Reuni 212,7,Rezim Jokowi,5,Ria Ricis,1,Rina Nose,8,Riza Patria,1,Rizal Ramli,1,Rizieq Syihab,1,RJ Lino,2,rmol.co,1,Rocky Gerung,1,Rohingya,1,RSCM,2,Rusia,1,Sam Aliano,1,Sandera OPM,1,Sandiaga Uno,10,Saudi,1,SBY,1,Setnov,6,Setya Novanto,52,Sharla,1,Sharla Martiza,1,Sholawat,1,Simbol Islam,2,Simulasi Antiteror,2,Solo,1,SPDP,1,Sri Kaget,1,Starbucks,1,Stop Film Anak,1,suara nasional,1,Sudirman Said,2,Sudrajat,1,Sumber Waras,2,Surabaya,1,Surya Paloh,1,Sutiyoso,1,Swasta,1,Tablig Akbar,1,Tabligh Akbar,4,Tanah Abang,2,Tausiyah Kebangsaan,1,Tentara Israel,2,Teroris,3,Tersangka,1,The Fly,1,Tiang Listrik,1,Tim Anies Sandi,1,Tim Gubernur,2,Tjahjo Kumolo,1,TNI,1,Tokoh Papua,1,Tompi,1,TPN-OPM,1,TransJakarta,1,Tri Rismaharini,1,Turki,1,Ulama,1,Ulama Nasional,1,Umat Islam,4,Universitas,1,Universitas Asing,1,Ust. Bachtiar Nasir,2,Ust. Felix Siauw,4,Ustad Abdul Somad,5,Ustadz Abdul Somad,19,Ustadz Adi Hidayat,1,Ustadz Bachtiar Nasir,2,Ustadz Fadzlan Gamaratan,1,Ustadz Somad,2,Ustaz Abdul Somad,2,Ustaz Somad,3,Utang Luar Negeri,1,UU TPPU,1,vape,1,Victor Laiskodat,2,Victor Layskodat,1,Viktor Laeskodat,1,Viktor Laiskodat,6,Wali Kota Surabaya,1,Wapres JK,1,Warganet,3,Warkop DKI,1,Wartawan,2,Wasekjen PPP,1,Wiranto,2,Yandri Susanto,1,Yasonna,1,Yenny Wahid,1,Yerusalem,3,Yerusalem Timur,2,YLKI,2,Zainudin MZ,1,Zeng Wei Jian,1,Zimbabwe,2,Zulkifli Hasan,1,
ltr
item
Portal Islam Berita Terkini: Asing Boleh Punya Aset di Indonesia; Jangan Sampai Rakyat jadi ‘Budak’ di Negeri Sendiri
Asing Boleh Punya Aset di Indonesia; Jangan Sampai Rakyat jadi ‘Budak’ di Negeri Sendiri
Sejumlah regulasi baru saja diluncurkan Pemerintah untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Dari sekian banyak kebijakan yang diluncurkan, kebijakan tentang kepemilikan properti oleh Warga Negara Asing (WNA) menjadi pro kontra. Diharapkan masuknya modal asing jangan sampai membuat rakyat hanya menjadi penonton atau menjadi budak di negerinya sendiri.
https://3.bp.blogspot.com/-zPQ7scEaZbA/XDnMXqx0q-I/AAAAAAACWFg/5jDInW18GvkgmSvCy6gJB6yZsDbJqrjPQCLcBGAs/s640/mbdapooapd.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-zPQ7scEaZbA/XDnMXqx0q-I/AAAAAAACWFg/5jDInW18GvkgmSvCy6gJB6yZsDbJqrjPQCLcBGAs/s72-c/mbdapooapd.jpg
Portal Islam Berita Terkini
https://www.gemarakyat.net/2019/01/asing-boleh-punya-aset-di-indonesia.html
https://www.gemarakyat.net/
https://www.gemarakyat.net/
https://www.gemarakyat.net/2019/01/asing-boleh-punya-aset-di-indonesia.html
true
7866857867655626264
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy