Mengintip ‘Senjata’ Masing-Masing Cawapres di Debat Ketiga

Loading...
Gema Rakyat - Calon wakil presiden 01 Ma’ruf Amin menyatakan kesiapaannya untuk menghadapi debat kandidat Pilpres 2019 putaran ketiga. Menurut jadwal, acara debat tersebut akan dilangsungkan pada Minggu (17/3) dua pekan mendatang.

“Insya Allah, sudah siap. Sudah siap,” kata Ma’ruf di sela-sela kunjungannya di Jawa Barat, Sabtu (2/3).

Debat kandidat putaran ketiga yang hanya menghadapkan antarcalon wakil presiden rencananya mengangkat topik tentang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. Ma’ruf pun berencana menjadikan capaian pembangunan di sektor pendidikan oleh pemerintah saat ini sebagai “senjatanya” di debat tersebut. Pemaparan itu kemudian ditambah dengan gagasan darinya mengenai peran pesantren dan unsur penting lain di bidang pendidikan.

“Menurut saya, landasannya pemerintah sekarang sudah on the track (di jalur yang benar). Pendidikan memperoleh perhatian. Kesehatan, tenaga kerja, baik pelatihannya maupun perlindungan maupun juga mencari lapangan kerja,” ujar Ma’ruf.

Sementara, calon wakil presiden 02 Sandiaga Salahuddin Uno akan berada di posisi pengkritik pada debat kandidat ketiga nanti. Terkait topik di sektor pendidikan misalnya, Sandi telah menunjukkan persiapan untuk mengulas tentang kesejahteraan tenaga guru honorer.

Menurut dia, topik itu telah didiskusikan bersama dengan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, termasuk juga soal nasib pegawai honorer lainnya (K1, K2 dan Non K). “Mereka harus dikembalikan rasa keadilannya. Mereka sudah bertahun-tahun, ada yang sampai puluhan tahun mengabdi tapi tidak ada peningkatan kesejahteraannya dan peningkatan statusnya,” kata Sandi.

Dia menuturkan nasib guru honorer dan pegawai honorer pemerintah lainnya belum mendapatkan perhatian yang layak. Kondisi itu dia dapati ketika berkampanye keliling Indonesia. “Jadi, hampir di tiap kunjungan yang kami lakukan di 1.200 lebih lokasi, para honorer dan guru-guru honorer menjerit karena mereka diperlakukan secara tidak adil,” ungkap Sandi.

Sebelumnya, Ketua Umum Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (FKGTT/PTT) Kabupaten Kebumen, Ahmad Zahri menyatakan, jutaan honorer K2 (kategori 2) dan non-K2 (nonkategori) menyatakan kekecewaan atas sikap Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pasalnya, BKN menolak eksekusi atas putusan MA yang memenangkan gugatan mereka. Karenanya, mereka memandang perlu perubahan kepemimpinan di pemerintah pusat agar nasib honorer lebih baik di masa mendatang.

“Kita menghormati Pak Jokowi, tapi ketika dia ingkar janji terhadap guru honorer, maka tidak ada kewajiban dari kita untuk memercayainya. Ingkar janji terhadap honorer sehingga tidak perlu dipilih lagi. Bangsa ini perlu perubahan,” katanya.
Loading...
Back To Top